Tunjangan Wakil Rakyat Berlimpah, Kinerja Payah
Oleh: Lutfi Sobiroh
Muslimah Peduli Negeri
LenSa MediaNews__ Keputusan mengganti fasilitas rumah dinas anggota DPR RI periode 2024-2029 dengan tunjangan perumahan sekitar Rp50-70 juta per bulan ramai menuai kritik. Dasar keputusan ini sejalan dengan terbitnya surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 pada 25 September 2024.
Indonesia Corruption Watch (ICW) turut mengkritisi bahwa tunjangan perumahan anggota dewan ini adalah bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Tidak tanggung-tanggung, setelah ICW melakukan kalkulasi, total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar dari Rp1,36 triliun hingga Rp 2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. (Kompas, 11-10-2024).
Selain itu, dengan ketiadaan perencanaan memunculkan dugaan ICW bahwa hal ini merupakan upaya memperkaya anggota DPR sendiri. Terlebih tunjangan tersebut ditransferkan secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan, sehingga akan menyulitkan pengawasan atas penggunaan tunjangan tersebut dan rawan akan penyalahgunaan.
Semakin jelas bahwa pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR tak ada urgensinya. Apalagi keputusan ini sangat tidak sensitif di tengah kondisi masyarakat yang sulit secara ekonomi gara-gara banyak yang diberhentikan dari pekerjaan dan lemahnya daya beli, sungguh ironis. Dan sebuah kebijakan yang sangat mengecewakan dan menyakitkan bagi rakyat. Wajar, jika banyak yang mempertanyakan kepekaan dan keadilan pemerintah.
Inilah buah pahit penerapan sistem demokrasi. Wakil rakyat hanya menghamba kepada uang dan kepentingan. Rakyat menjadi objek perebutan suara menuju kursi kekuasaan semata. Baru saja dilantik, para wakil rakyat mulai sibuk mengutamakan kenyamanan pribadi dengan bergelimang fasilitas negara bukan kepentingan rakyat. Adalah sebuah sinyal kuat bahwa kinerja mereka hanya akan mendekat pada lingkaran kekuasaan, otak-atik kebijakan bukan untuk menampung dan memihak aspirasi rakyat.
Sudah saatnya umat sadar, berharap pada demokrasi hanya ilusi. Kembalilah pada Islam, sebuah sistem yang sahih dan sempurna dari Sang Pencipta. Islam dengan sistem pemerintahannya (Khilafah), akan melahirkan pemimpin beserta para pejabat yang bekerja atas dasar iman, dan memosisikan diri mereka sebagai pelayan dan pelindung rakyat yang amanah.
