Survei Kinerja Pemerintah, Bikin Puas atau Was-was?
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
LENSA MEDIA NEWS–Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengapresiasi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang mencatat kinerja Presiden Joko Widodo. Survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dalam kinerja pemerintah saat ini. Bahkan angkanya mencapai 75 persen saat menjelang masa akhir jabatan (tempo.co.id, 4-10-2024).
Yusuf Permana pun menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah saat ini telah mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat dengan baik di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, penanganan pandemi hingga pemulihan ekonomi. Namun, betulkah survei tersebut menunjukkan fakta yang sesuai realita atau sekedar klaim semata?
Tidak Sesuai Harapan
Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, sebanyak 30,4 persen responden meyakini pemberantasan korupsi buruk. Sementara, 7,3 persen responden meyakini pemberantasan korupsi terkategori sangat buruk (tempo.co.id, 4-10-2024). Burhanuddin juga membeberkan bahwa hanya 1,4 persen responden menilai penyelesaian pemberantasan korupsi dalam kategori sangat baik.
Data-data sebaran yang terkumpul di tengah masyarakat sangat bervariasi. Namun, kebanyakan mengungkapkan ketidakpuasan kinerja pemerintah dalam melayani urusan rakyat. Pemerintah diklaim berkinerja baik padahal faktanya jauh dari harapan. Jelas, hal ini merupakan pencitraan yang membohongi dan membodohi publik. Publik terus dicekoki dengan survei-survei yang hanya sekadar klaim.
Kondisi yang nyata-nyata terjadi justru kebalikan dari beragam klaim yang terus dideraskan pemerintah di tengah opini publik. Negara sejatinya tengah mengalami keadaan yang terpuruk. Beragam persoalan terus bermunculan tanpa diselesaikan dengan solusi yang bijak. Masalah ekonomi, generasi, pendidikan, transportasi, lingkungan, sosial dan politik semuanya terus mengancam kehidupan rakyat.
Berbagai kecurangan dipertontonkan bebas tanpa batas. Masyarakat pun sudah menyadari bahwa keadaan hari ini tidak baik-baik saja. Semua ini sebagai dampak dari buruknya kinerja pemerintah. Pencitraan terus digencarkan demi membungkam kesadaran rakyat untuk bangkit dari keterpurukan.
Pemerintah telah melalaikan kepentingan rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan oligarki dan para kapitalis pemilik modal. Keberpihakan ini tampak jelas dari banyaknya kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Seperti naiknya pajak, pembatasan subsidi BBM, pemilihan wakil rakyat yang lebih berpihak pada kerabat dan pengusaha, dan kebijakan lain yang jelas mengabaikan urusan rakyat.
Betapa buruknya sistem yang kini diadopsi. Tatanan yang hanya mengutamakan keuntungan materi dan menjadikan kekuasaan sebagai sarana menuju kekuatan oligarki. Rakyat tidak lagi dijadikan tujuan utama, namun rakyat hanya dijadikan tumbal demi meraup kursi kekuatan kuasa.
Inilah tatanan negara dalam sistem sekularisme kapitalistik. Sistem yang menjauhkan nilai agama dalam pengaturan kehidupan. Semua konsep nilai benar salah dan halal haram diterjang demi memenuhi hawa nafsu duniawi.
Memprihatinkan. Lagi-lagi urusan rakyat ditinggalkan. Rakyat dipaksa mandiri untuk memenuhi kepentingannya. Dalam sistem kapitalisme, rakyat sama sekali bukan menjadi orientasi utama dalam kepemimpinan suatu negara. Wajar adanya saat nasib rakyat kian pilu dari waktu ke waktu.
Tatanan Islam
Islam menjadikan negara sebagai pengurus rakyat dalam berbagai aspek kehidupan. Sistem Islam yang menetapkan akidah sebagai basis utama pengaturan, memposisikan urusan rakyat sebagai prioritas utama.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.,”Imam adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya” (HR. Al Bukhari).
Konsep tersebut hanya mampu terwujud dalam sistem yang menerapkan syariat Islam sebagai pondasi utama. Yakni sistem Islam dalam wadah khilafah sebagai institusinya.
Dalam tatanan khilafah, negara akan menetapkan pemimpin yang berdedikasi, amanah dan bertanggung jawab sebagai refleksi keimanan. Pemimpin tersebut akan melayani umat dengan optimal dengan mekanisme dan strategi yang juga amanah yang diterapkan oleh khilafah. Inilah buah dari sistem pendidikan yang berbasis akidah Islam.
Menyoal pencitraan, khilafah melarang dengan tegas berbagai bentuk pencitraan. Khilafah pun menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Segala bentuk kebohongan terkait pemerintahan harus dihindari. Karena setiap kebohongan tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Islam pun membuka lebar pintu kritik agar kinerja negara dalam melayani kepentingan umat mampu optimal terselenggara.
Keimanan menjadikan negara dan para pemimpinnya senantiasa mencurahkan profesionalitasnya demi tanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan segalanya dicurahkan demi menggapai rida Allah SWT. Dengan sistem amanah, rakyat terjamin sejahtera dan terjaga dalam tatanan bijaksana.Wallahualam bissawab. [LM/ry].
