Benarkah Dokter Asing (Sangat) Diperlukan di Negeri Ini?
Oleh : Ummu Rifazi, M.Si
LenSa Media News–Pemerintah begitu bersikukuh mendatangkan dokter asing, sampai tak segan-segan membungkam siapapun yang menolak rencana ini. Bahkan ketika penolakan itu datang dari kalangan akademisi dengan alasan mendasar yang bisa dijamin kebenarannya dan patut didengarkan serta dipertimbangkan (cnnindonesia.com, 04/07/2024).
Beberapa hal yang dijadikan alasan oleh pemerintah untuk tetap mendatangkan dokter asing adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, jumlah SDM nakes yang tidak merata, menyelamatkan penderita penyakit jantung dan stroke dan meningkatkan kompetensi dokter lokal (kompas.com, 04/07/2024).
Peningkatan Kualitas ataukah Peningkatan Keuntungan?
Jika memang kehadiran dokter asing sangat mendesak, yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan adalah pembiayaannya. Sebagai contoh nominal gaji seorang dokter spesialis di AS adalah Rp 400 juta sampai Rp 600 juta per bulan, setara dengan 4-6 dokter spesialis WNI. Padahal Pemerintah RI perlu mendatangkan ribuan dokter asing untuk mengisi kekurangan nakes di wilayah luar Jawa, artinya sangatlah besar sekali dana yang harus disiapkan (suara.com, 09/07/2024).
Jika perkiraan pendanaannya sedemikian fantastis, mengapa pemerintah tetap bersikukuh dengan rencana tersebut? Sementara faktanya hutang negeri ini saja sudah sedemikian fantastisnya, apalagi harus membayar mahal dokter asing.
Diantara kemungkinan jawabannya adalah orientasi kapitalisasi sektor kesehatan untuk meraih profit alias keuntungan materi sebagai konsekuensi bergabungnya Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang secara otomatis lantas tergabung juga dalam General Agreement on Trades in Services (GATS). Sebagaimana yang telah diaruskan secara internasional, GATS memang mempunyai target memperluas tingkatan liberalisasi pada dua belas sektor jasa, dan salah satunya adalah sektor kesehatan.
Dengan kapitalisasi ini maka tata kelola dan pelayanan kesehatan menjadi lahan bisnis pemerintah kepada rakyatnya. Sehingga tidaklah mengherankan ketika perekrutan dokter asing pun dianggap unsur penting untuk mendongkrak cuan, yang sudah bisa dipastikan bakal membuat biaya pelayanan kesehatan semakin mahal dan mencekik rakyat.
Jaminan Pelayanan Kesehatan Terbaik dalam Islam
Semakin hari kondisi di negeri ini semakin memprihatinkan akibat penerapan sistem demokrasi Sekuler kapitalisme di negeri ini. Paradigma sistem ini telah mengkooptasi pemikiran para penguasa sedemikian rupa sehingga mereka membangun hubungan dengan rakyatnya seperti antara penjual dan pembeli alias hubungan bisnis. Sistem ini menjadikan para penguasa tamak dan tega meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari rakyatnya yang seharusnya mereka urus dengan sebaik-baiknya.
Sudah saatnya kita bangkit dari penderitaan serta keterpurukan dan memperjuangkan satu sistem kehidupan terbaik yang sesuai dengan fitrah Sang Pencipta alam semesta, yaitu Islam. Dalam negara yang menerapkan Sistem Islam secara menyeluruh, penguasa akan mengurus rakyat dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Sabda Rasulullah Saw. ,” Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggungjawab terhadap rakyat yang diurusnya“. (HR. muslim dan Ahmad).
Dalam catatan sejarah pengelolaan pelayanan kesehatan di masa pemerintahan Islam, keberadaan dokter asing juga pernah terjadi. Perekrutannya tidak menjadi masalah karena paradigma yang digunakan bukanlah kapitalisme dan liberalisme.
Di masa itu Rasulullah shalallahu alaihi wassalam pernah mendapatkan hadiah seorang tabib (dokter) dari Muqauqis (Raja Mesir) dan Beliau pun menjadikan tabib tersebut menjadi dokter umum bagi seluruh warganya.
Khalifah memegang kendali penuh dalam urusan perekrutan dokter asing sesuai kebutuhan tanpa mengurangi sedikitpun berbagai hak dokter lokal. Dalam Islam, pelayanan kesehatan adalah fasilitas umum yang wajib tersedia bagi seluruh rakyat.
Penyelenggaraan dan Pembiayaan kesehatan akan dipenuhi dari anggaran Baitulmal, sehingga pelayanan kesehatan diperoleh secara gratis oleh rakyat. Walaupun pengelolaan sektor kesehatan membutuhkan pembiayaan yang tinggi, pendanaannya tidak akan menjadi masalah karena baitul mal memiliki sumber pendapatan yang melimpah.
Dananya diambilkan dari Pos Kepemilikan Umum yang berasal dari harta pengelolaan sumber daya alam oleh negara secara mandiri. Hal ini mudah diwujudkan karena Indonesia adalah negara yang dikarunia Allah dengan sumber daya alam yang melimpah, sebagaimana negeri-negeri muslim lainnya.
Jadi ketika tinta emas sejarah saja telah mencatat bahwa selama 1300 tahun Islam terbukti mampu menaungi 2/3 dunia dan mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera dan berkah untuk rakyatnya, pantaskah jika kita masih belum semangat berjuang mencampakkan sistem demokrasi sekuler kapitalis yang batil dan menyengsarakan ini? Maasyaa Allah, allahummanshuril bil Islam, laa hawlaa walaa quwwata illaa billah, wallahu alam bisshowwab. [LM/ry].
