Kaji Ulang Vaksin Berbayar
Lensa Media News—Covid-19 menunjukkan trend peningkatan kasus . Hal ini membuat masyarakat kembali merasa cemas. Kecemasan semakin bertambah sejak Pemerintah per Januari 2024 mengeluarkan kebijakan vaksin Covid-19 berbayar.
Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementrian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi menyebutkan, bahwa Pemerintah tidak menentukan biaya vaksin Covid-19 berbayar. Harga vaksin akan ditentukan oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Pemerintah tidak mengatur harga dan tersedia e-katalog (Kompas.com, 31/12/2023).
Kebijakan Vaksin Covid-19 berbayar dinilai oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayanti belum tepat dilakukan. Peralihan Pandemi menjadi endemi bukan menunjukkan bahwa kasus Covid -19 tidak ada. Penyebaran penyakit masih nyata adanya. Kemungkinan masih banyak penduduk yang belum mendapatkan vaksin.
Kebijakan ini mesti dikaji ulang. Pemberian vaksin berbayar tentu semakin menambah beban masyarakat. Selain mahalnya biaya bahan pokok, masyarakat juga mesti membayar biaya vaksin.
Pemberian vaksin gratis dinilai memberatkan Pemerintah. Rakyat dibiarkan mencari solusi sendiri jika terkena virus. Masyarakat yang mampu bisa membeli vaksin berapapun harganya. Sedangkan yang tidak mampu, harus bertarung hidup melawan virus. Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator. Inilah bukti penerapan aturan sekuler kapitalis dalam mengatur masyarakat.
Pengaturan ini berbeda dengan Pengaturan Islam. Islam menjadikan urusan kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah. Pemerintah mengobati setiap orang yang tertular virus baik kelompok rentan maupun bukan. Vaksin diberikan secara gratis. Orang yang terkena virus akan dikarantina agar tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Perputaran orang akan dijaga. Sehingga penyebaran penyakit tidak semakin meluas.
Paradigma seperti ini hanya ada dalam sebuah negara yang memiliki visi politik yang shahih. Visi politik yang dibangun diatas landasan Akidah Islam dan menjadikan kepemimpinan sebagai amanah.
Rakyat akan diurusi karena akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Tidak semata karena rakyat yang telah memilihnya. Tidakkah kita merindukan visi politik seperti ini ? Wallahualam bissawab. Putri Ira. [LM/ry].
