Tanggap Evaluasi Moda Transportasi Kala Nataru Menjelang
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Redpel Lensamedia
LenSa MediaNews__Ada beberapa isu yang bakal viral menjelang Libur Nataru ( Natal dan Tahun Baru) yaitu isu penangkapan teroris dan evaluasi moda transportasi. Yang pertama jelas ada “ bisnis” di balik istilah ekstremis. Sudah menjadi rahasia umum, jika penangkapan ini adalah proyek sehingga harus dipastikan terjadi setiap tahun, bergantung momen apa yang tepat. Sebab dana sudah digelontorkan, jika tak ada laporan bisa-bisa dianggap proyek gagal.
Sedang yang kedua adalah sifat laten penguasa negeri ini yang pragmatis, hanya fokus jika deadline, lebih parahnya terkadang menunggu viral. Padahal, prasarana umum adalah hak pokok rakyat. Namun pembangunan atau perbaikan baru ada menjelang momen tertentu, kali ini libur Natal dan tahun baru.
Evaluasi Saat Jelang Nataru
Anggota Komisi V DPR RI Irwan yang juga Politisi Fraksi Partai Demokrat mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub), khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, segera mengaudit serta melakukan ramp check moda transportasi jelang libur panjang Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Hal itu disampaikan Irwan menanggapi adanya kecelakaan Bus PO Handoyo di Tol Ciplai KM 73 yang menewaskan 12 penumpang.
Angkutan bus dinilai masih menjadi pilihan favorit masyarakat khususnya di Jawa dan Sumatera maka audit dimaksudkan agar tercipta angkutan massal yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Legislator Dapil Kalimantan Timur ini berharap ke depannya tak ada lagi kecelakaan moda transportasi yang menyebabkan kehilangan nyawa masyarakat (Sin Po.id, 18-12-2023)
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Gede Sumarjaya Linggih, ia meminta BUMN mempersiapkan moda transportasi jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). Gede Sumarjaya menyebut, perlu ada langkah antisipasi kepadatan transportasi, kemacetan, hingga mitigasi bencana.
Kesiapan Pemerintah
Dirut PT KAI, Didiek Hartanto memprediksi peningkatan penumpang KAI sebanyak 20 persen di libur Natal dan Tahun Baru 2024. Dimana total perjalanan mencapai 6 juta penumpang ke sejumlah daerah. “Angkutan Nataru dimulai 21 Desember sampai 7 Januari, atau 18 hari, kita run check seluruh lintas oleh DAOP. Kami menyediakan 6.113.934 tempat duduk, rata rata sebanyak 339.663 jiwa setiap hari, kenaikan 20 persen,” kata Didiek Hartanto.
Sedangkan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi memprediksi peningkatan 7 persen mobilitas kendaraan di Pelabuhan Merak. Ira memastikan kelancaran pelabuhan penyeberangan Merak di Nataru 2024. Dirut PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi menyebut, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, maka ada penambahan 444 pesawat. Faik juga menjamin harga tiket akan stabil (RRI.co.id, 10-12-2023).
Namun seringkali kesiapan tambahan jumlah moda transportasi tak seiring dengan peningkatan kualitas, sehingga di perjalanannya sering menimbulkan masalah.
Evaluasi Menjelang Momen Tertentu, Mengapa?
Kecelakaan transportasi kembali terjadi. Ada berbagai faktor penyebab. Namun semua itu menunjukkan tidak adanya jaminan keselamatan yang diberikan oleh negara. Mirisnya, evaluasi mengemuka setiap kali menjelang momen hari besar atau libur panjang. Sementara ketika hari biasa, hanya sekadarnya.
Padahal moda transportasi adalah salah satu sarana penting yang harus tersedia, tidak hanya nyaman dan murah, tapi juga aman. Meningkatnya angka kecelakaan menunjukkan betapa tidak seriusnya pemerintah memikirkan sektor ini. Belum lagi masalah pelayanan umum terkait kenyamanan kendaraan, mesin yang tak laik jalan, kemudahan akses, meratanya ketersediaan angkutan di daerah maupun kota, kriminal yang mengkhawatirkan, polusi udara akibat mesin yang tidak terupgrade dan sebagainya.
Belum lagi dengan pembangunan jalan tol berbayar, atau moda transportasi ekslusif yang tak terjangkau harganya oleh masyarakat atau sarana dan prasarana yang dibangun melalui proyek investasi dengan alasan proyek strategis nasional. Semua dibayar melalui APBN namun rakyat sang pembayar pajak yang kemudian disetor ke APBN tidak mendapatkan manfaatnya.
Pelayanan Asal-asalan Tidak Ditemukan dalam Sistem Selain Islam
Islam menjadikan negara sebagai ra’in, yang memenuhi kebutuhan rakyat termasuk jaminan keselamatan transportasi. Sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda,”“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Al-Bukhari). Dan pemimpin dengan kriteria ini hanya muncul ketika Islam diterapkan sebagai aturan dan sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan dicabut.
Negara menjamin moda transportasi dapat diakses oleh setiap individu rakyat dengan mudah. Pembaharuan moda transportasi, pembangunan terminal, shelter, pelabuhan dan semua sarana prasarana yang berkaitan dengan transportasi akan dibangun sesuai kemaslahatan umat dan dari dana Baitul Maal. Artinya rakyat tidak dibebani biaya pembangunannya. Demikian pula negara wajib mengadopsi teknologi terkini dengan mendorong inovasi dan kreatifitas rakyat baik dari bangku pendidikan, maupun dari masyarakat biasa.
Umar bin Khaththab pernah menangis tersedu ketika mendengar berita ada keledai yang terperosok di salah satu ruas jalan di Irak, akibat ada kesalahan pembangunan jalan. Ia sangat takut dimintai pertanggungjawaban saat kekuasaan di tangan namun lalai memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Mengingat jalan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, jika jalan saja diperhatikan tentu lebih -lebih lagi moda transportasi yang akan melintasinya.
Seluruh pembiayaan terkait jalan, moda transportasi dan semua yang berkaitan dengan keduanya berasal dari Baitul Maal, dari pos kepemilikan umum. Seluruh SDA melimpah yang Allah karuniakan di belahan manapun negeri-negeri muslim adalah hak rakyat, yang dikelola oleh negara, dikembalikan lagi kepada rakyat baik berupa manfaat, zat maupun selisih dari harga penjualannya. Tidakkah kita merindukan pengaturan yang adil dan menentramkan ini? Wallahualam bishshawab.
