Moderasi Beragama, Ilusi atau Solusi untuk Kemajuan Dunia?
Oleh : Asha Tridayana, S.T.
LensaMediaNews_Beberapa waktu lalu digelar Forum Inter-Faith di India pada 10 Mei 2023 yang dihadiri oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin bersama tokoh dan pegiat kerja sama antaragama dari Indonesia. Dalam forum tersebut, Siti Ruhaini menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menguatkan proteksi sosial menuju ketangguhan sosial melalui kolaborasi antara pemerintah dengan simpul masyarakat. Hal ini telah dilakukan saat covid-19 melanda negara dan mendapat respon baik dari dunia.
Pemerintah Indonesia merencanakan program moderasi beragama yang diarusutamakan melalui suatu pendekatan literasi keagamaan lintas budaya. Saat ini tengah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Leimena Insitute dengan berbagai simpul strategis seperti ormas keagamaan, lembaga pendidikan dan lainnya.
Kemudian pada sesi berikutnya, Siti menjelaskan1 prioritas Presiden Indonesia dalam tekad menghentikan praktik-praktik perdagangan manusia dari hulu ke hilir. Yakni penegakan hukum yang tegas dengan didukung tokoh dan lembaga agama yang berperan dalam melakukan pencegahan, memberikan panduan moral untuk menghargai sesama manusia. Adanya kolaborasi antara pemerintah dengan kelompok agama tersebut telah mendapat apresiasi WHO, termasuk kesuksesan Keketuaan G20 Indonesia Tahun 2022 serta Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023. (https://m.antaranews.com 11/05/23)
Terlihat di berbagai kesempatan dalam pertemuan internasional, Indonesia selalu berupaya memasarkan program moderasi beragama. Program yang digadang-gadang mampu menjadi solusi atas segala problem yang tengah dialami masyarakat. Apalagi mendapat respon baik dari negara-negara lain. Sehingga besar harapan pada moderasi beragama ini untuk berperan penting dalam kemajuan dunia.
Padahal keberadaan moderasi beragama ini sejatinya akan menjauhkan umat dari agamanya. Karena peran agama tidak lagi menjadi pondasi kehidupan. Nilai-nilai keimanan semakin mengerucut hanya lingkup individu dan aturan-aturan agama menjadi samar akibat toleransi keblabasan. Masyarakat kehilangan jati diri dan bertindak bebas tanpa peduli telah melanggar hukum-hukum Allah swt. Hingga agama pun hanya sebagai identitas kependudukan. Akhirnya, persoalan demi persoalan hidup bermunculan tanpa mampu mengatasinya dan semakin lama akan membahayakan kehidupan umat.
Moderasi beragama ini memang menjadi program penting pemerintah mengingat keterlibatan Indonesia dalam berbagai agenda Barat. Konsekuensi menjadi negara pembebek yang turut menerapkan sistem kapitalis liberal sehingga segala kewenangan pemerintah senantiasa mengadopsi arahan Barat. Karena memang sejak awal kemunculan moderasi beragama ini ingin mengacaukan pemahaman masyarakat terhadap Islam. Dari mengaburkan hingga meniadakan peran Islam dalam setiap aspek kehidupan.
Oleh karena itu, untuk mengembalikan pemahaman Islam yang utuh di tengah-tengah masyarakat haruslah menjadikan sistem Islam sebagai sistem yang diemban negara. Islam akan menjadikan akidah Islam sebagai asas kehidupan dan memahamkan Islam secara menyeluruh bagi masyarakat. Sehingga nilai-nilai yang diajarkan Islam akan diamalkan dengan penuh kesadaran dalam setiap aktivitas tanpa terkecuali. Apalagi masyarakat akan mendapatkan penjagaan negara tanpa mesti khawatir dikriminalisasi, lebih-lebih dari pihak berwenang sendiri.
Di samping itu, negara juga berkewajiban menerapkan Islam secara kaffah karena Islam tidak mungkin hanya dipilih sesuai kebutuhan semata. Segala aspek di dalam Islam saling berkaitan dan bersinergi membangun umat termasuk mensejahterakan dan menyelesaikan berbagai persoalan. Kemudian negara mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia sebagai bentuk kegemilangan Islam dan menjadi satu-satunya sistem yang mampu membebaskan umat dari segala keterpurukan. Wallahu’alam bishshawab.
