Kartu Prakerja Tak Mampu Atasi Pengangguran yang Terus Meningkat

Kartu Prakerja Tak Mampu Atasi Pengangguran Yang Terus Meningkat

 

Oleh : Eliya Nuryani, S.Sos

 

LenSaMediaNews.com – Fenomena pemutusan Hubungan kerja (PHK) di Indonesia semakin meningkat sejak terjadinya pandemi sampai sekarang. Hal ini membuat pemerintah berinisiatif mengeluarkan program kartu Prakerja, sebagai upaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Kepala komunikasi manajemen kartu Prakerja William Sudhana mengungkapkan bahwa pelaksanaan kartu Prakerja diyakini mampu mengurangi masalah tersebut. Namun dirinya tidak bisa memperkirakan seberapa besar Prakerja mampu menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan.

 

“Kalau berbicara seberapa efektivitas (mengurangi angka pengangguran) itukan banyak faktor. Bisa dari ilmu, inter personalnya, kemudian pro aktifnya. Kita mengisi dari ilmunya. Setidaknya dengan ilmu atau pelatihan yang didapatkan peserta ketika mengikuti program prakerja mampu meningkatkan kemampuan serta kepercayaan diri para angkatan kerja.” Ungkap William.

 

Kartu Prakerja, Mampukah Mengurangi Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan?

Pemerintah berharap kartu Prakerja mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Namun, hal ini bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada Februari 2022 sebanyak 8,40 juta orang. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono juga melaporkan terjadi kenaikan angka kemiskinan di Indonesia pada September 2022 dibandingkan periode sebelumnya Maret 2022.

 

“Dari segi jumlah penduduk miskin jumlahnya naik sebesar 0,20 juta orang mencapai 26,36 juta orang. Sedangkan dari angka Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 5,95% menjadi Rp 535.547,00 per kapita” Ujar beliau.

 

Data di atas menunjukkan bahwasanya kartu Prakerja belum mampu menjadi solusi atas masalah pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di negeri ini. Keduanya tidak hanya membutuhkan solusi berupa pelatihan kerja namun juga akses lapangan pekerjaan, ketersediaan bahan pokok yang murah, serta upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

 

Solusi Islam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dalam kapitalisme adalah ketika  individu dibiarkan bebas tanpa batas menguasai harta kekayaan melalui mekanisme pasar bebas. Jadi keadilan ekonomi (kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi) dimaknai setiap individu dibiarkan bersaing secara bebas untuk memiliki sesuatu tanpa intervensi negara.

Berbeda dengan sistem kapitalisme, sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh dan melarang penumpukan kekayaan.

 

Prinsip keadilan ekonomi dalam Islam dimulai dari  pemahaman bahwa seluruh harta kekayaan adalah milik Allah. Allah yang memberikan hak kekuasaan kepada manusia untuk memiliki kekayaan tersebut dengan cara-cara yang halal sebagaimana telah termaktub dalam Al-Qur’an dan assunnah diantaranya dengan melakukan jual beli, ijarah (sewa-menyewa), syirkah (kerjasama), industri, dan sebagainya. Islam juga melarang manusia untuk memperoleh harta dari riba, penipuan serta eksploitasi manusia yang mempekerjakan buruh dengan gaji rendah.

 

Selain itu, Islam juga mengatur mekanisme distribusi harta dengan adanya kewajiban zakat, anjuran infaq, sedekah dan hibah agar harta kekayaan tidak menumpuk pada kalangan tertentu saja. Namun semua itu terdistribusi secara adil dan merata di seluruh kalangan masyarakat. Mereka yang kaya dan memiliki usaha akan dikenakan zakat mal. Masyarakat yang berkecukupan akan gemar melakukan sedekah, hibah dan infaq untuk saling membantu saudara dan  tetangganya, sehingga terwujud keadilan dan pemerataan ekonomi yang nyata di tengah masyarakat.

 

Islam juga menjadikan pemerintah sebagai ra’in (pemimpin dan pengayom) yang akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengelola sumber daya alam yang ada di dalam negara secara mandiri dan berdaulat untuk kemaslahatan rakyat. Hasil pengelolaan sumber daya alam ini nantinya akan digunakan untuk memberikan jaminan sosial secara gratis kepada seluruh rakyat berupa pendidikan, Kesehatan dan keamanan.

 

Sayangnya, hari ini pemerintah Indonesia masih berkiblat kepada demokrasi dan menjadikan Islam sebatas agama ritual semata. Sehingga solusi Islam seperti yang telah dipaparkan di atas belum dapat diterapkan. Kita berjuang dan berdoa Bersama agar Islam segera tegak tidak hanya sebagai agama. Namun juga sebagai aturan dalam seluruh kehidupan manusia yang akan mewujudkan keberkahan, keadilan dan kesejahteraan.

Wallahu a’lam bisshowab. 

 

 

Please follow and like us:

Tentang Penulis