Ironi Kemiskinan ditengah Keberlimpahan SDA
Oleh: Nurhayati, S.S.T.
Lensa Media News – Indonesia adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alamnya, baik yang terdapat diatas hamparan darat maupun yang terkandung dalam perut bumi. Jika kita membahas kekayaan alam Indonesia tidak akan memakan waktu yang sedikit sebab hampir tidak ada dalam 1 provinsi yang ada di negara ini tidak memiliki sumber daya alam.
Maka wajar jika kekayaan alam ini tentu akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun sayang seribu sayang, justru negara ini juga masih ada banyak wilayahnya yang berada dalam level kemiskinan ekstrim. Seperti yang terjadi di Bogor, kota yang tidak jauh dari pusat ibu kota negara Indonesia itu ternyata masih ada ribuan rumah tidak layak huni (RTLH). Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, mengejar target perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bogor. Pada 2023, ditargetkan ada 1.200 RTLH yang akan diperbaiki (repjabar.republika.co.id, 28/1/2023).
Yang terjadi di daerah juga hampir mirip, seperti yang terjadi di Kecamatan Routa Kabupaten Konawe. Wilayah yang dikepung oleh perkebunan sawit dengan akses jalan yang cukup memprihatinkan itu juga tidak memiliki akses yang baik untuk sampai ke Kota. Paling parah akses komunikasi dan listrik baru masuk ke wilayah paling Barat Konawe di 2 tahun terakhir. Tepatnya pasca terjadinya geliat pembangunan besar-besaran oleh PT. SCM melalui bendera PT. IKIP (Indonesia Konawe Industrial Park).
Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris kabupaten (Sekab) Konawe Ferdinand Sapan mengemukakan, PT.SCM sampai saat ini terus meningkatkan progres pembangunan kawasan industri di Routa. Termasuk, percepatan proses produksi pada tahun ini dari target awal ditahun 2024 mendatang. Kata Ferdinand, Pemkab Konawe pun telah memberikan support sebagai bentuk dukungan percepatan pembangunan kawasan industri di Routa oleh PT.SCM (biroekonomi.sultraprov.go.id, 18/6/2022).
Setelah Morosi menjadi kompleks mega industri melalui pemerintahan KSK, Bupati yang menjabat saat ini “sukses” membawa wilayah Konawe menjadi kota Industri dengan karpet merah investor dari negeri tirai bambu.
Kemiskinan Menjadi Lingkaran Setan dalam Sistem Kapitalisme
Berkaca dari Morosi dan Routa yang memiliki sumber daya alam berlimpah nyatanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat tidak mampu diwujudkan oleh penguasa hari ini. Bagaimana buruh-buruh tenaga kerja lokal justru seringkali mendapatkan kesewenang-wenangan dari perusahaan tempatnya bekerja dimana gaji tidak sesuai dengan biaya hidup yang seharusnya.
Demo-demo yang di prakarsai oleh kaum buruh tuntutannya tak jauh dari perihal gaji ataupun tunjangan. Karena ketimpangan memang nyata terjadi. Yang terlihat bagaimana dari segi upah TKA dengan TKL yang jomplang. Tenaga kerja ahli sengaja didatangkan dengan alasan bahwa SDM setempat tidak memiliki skill yang memadai untuk mengelola perusahaan tersebut. Padahal SDA berbanding lurus dengan jenjang pendidikan yang diraihnya.
Justru menjadi PR besar oleh pemerintah bagaimana mewujudkan sistem pendidikan hari ini berkualitas bukan saja dari segi teknis tapi dari segi fundamental bahwa hari ini banyak yang ingin mengenyam pendidikan terbaik namun minim biaya. Jangan malah menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang dikapitalisasi. Akhirnya anak-anak negeri menjadi buruh di negeri sendiri bahkan tak jarang menjadi pengangguran.
Fakta mengejutkan ditermukan oleh Mempan-RB, Abdullah Azwar Annas yang menyayangkan adanya dana 500 T untuk pengentasan kemiskinan justru habis terpakai untuk dana studi banding dan seminar di hotel oleh Kementerian/Lembaga negara yang dinilai tidak efektif dalam program Jokowi untuk pengentasan kemiskinan. Bahkan dari dana 500 T tercatat kemiskinan hanya bisa ditekan 0,6 % saja (nasional.kompas.com, 28/1/2023).
SDA dengan Pengelolaan yang Baik dari Sistem Terbaik
Isu pertambangan di Sulawesi Tenggara adalah pembahasan yang sangat menarik, bisnis yang menjanjikan dengan keuntungan yang menggiurkan. Pengelolaan SDA akan baik dan dirasakan dampak kesejahteraanya manakala menggunakan paradigma yang benar yaitu berdasarkan akida Islam.
Sumber daya alam milik umum harus dikelola oleh negara yang hasilnya diberikan kepada rakyat. Aturan ini dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan pada hadis riwayat Imam at-Turmidzi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadis itu, disebutkan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul untuk mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tetapi segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu).” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya.”
Hadits diatas menyiratkan makna bahwa segala sesuatu yang didalamnya terkandung sesuatu yang besar seperti halnya tambang tidak boleh dimiliki apalagi dikuasai oleh segelintir orang. Melainkan harus dikelola negara yang dipergunakan untuk kepentingan rakyatnya.
Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya…” (HR. Bukhari).
Cerminan kekuasaan saat ini sangat jauh daripada sosok kepemimpinan dalam Islam. Aturan Islam yang komprehensif akan membawa keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh ummat, baik itu dari kalangan kaum muslim maupun non-muslim. Sehingga kita butuh pemimpin yang kebijakannya merujuk kepada aturan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Wallahu ‘alam Bishowab.[LM.ak]
