Infrastruktur Kebablasan, Menggadai Kedaulatan

Lensa Media News – Masalah infrastruktur kian menjadi problematika dalam negeri. Di tengah badai krisis ekonomi, justru pembangunan infrastruktur getol dilakukan.

Bandara Internasional Yogyakarta masuk ke dalam daftar bandara yang ditawarkan pada investor. Bandara tersebut ditawarkan untuk dapat digandeng dengan pihak kemitraan strategis. (economy.okezone.com, 7/11/2022)

Mantan Sekeretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengungkapkan bahwa Bandara Yogyakarta dijual demi menutup kerugian akibat pencitraan. Pemerintah melakukan pencitraan untuk mendongkrak rating di mata internasional. Tanpa memperhatikan kemampuan dan tak ada kesiapan yang matang. Said Didu pun yakin, pemerintah akan menjual aset-asetnya pada asing, demi pindahnya ibu kota negara.

Nasib sama dialami bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kini pengelolaannya resmi diambil alih oleh pengelola bandar udara terbesar Asia asal India, GMR Airports, melalui PT Angkasa Pura Aviasi. (idntimes.com, 07/07/2022)

Perusahaan konsorsium yang juga mengelola Bandara Kualanamu, adalah Aèroports de Paris Group. (CNNIndonesia.com, 24/11/2022)

Sebelumnya, bandara ini di bawah kelola PT Angkasa Pura 2. Nilai kerja sama tersebut mencapai US$6 miliar atau setara Rp85,6 triliun (kurs Rp14.268 per dolar) termasuk investasi dari mitra strategis sebesar Rp15 triliun.

Bentuk kemitraan ini menggabungkan segala sumber daya yang ada di Kualanamu dengan konsorsium tersebut. Harapannya, melalui kerja sama ini Bandara Kualanamu akan menjadi hub dan gerbang utama internasional di kawasan Indonesia bagian barat. (CNNIndonesia.com, 24/11/2022).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pengambilalihan pengelolaan merupakan upaya konkret pemerintah dalam memperbaiki ekosistem transportasi. (idntimes.com, 07/07/2022)

Sementara, masalah transportasi lain yaitu pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta, mendapatkan perhatian khusus. Setelah beberapa waktu mangkrak karena penggembungan dana. Mengingat proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional maka harus tetap dilanjutkan. Akhirnya, kini pemerintah memberikan suntikan dana sebesar Rp 3,2 T. (CNNIndonesia, 23/11/2022)

Dana tersebut diambil dari dana cadangan Investasi APBN 2022. Dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta.

Pembangunan infrastruktur makin menjamur. Tak menghitung prioritas kebutuhan yang diperlukan rakyat. Anggaran pun membengkak. Negara sangat ambisius terhadap berbagai pembangunan. Mulai dari kereta cepat, bandara, dan berbagai infrastruktur lainnya. Mayoritas pendanaan berasal dari utang luar negeri yang membebani. Kepemilikan makin bias dan tak jelas serta membengkaknya pendanaan.

Padahal jelas, kondisi ekonomi sedang terjun bebas. Namun, negara masih bersikeras lanjutkan proyek demi citra baik di mata dunia. Tak ingatkah kita pada tragedi di Srilanka beberapa waktu lalu?

Buruknya pengelolaan negara berdasarkan asas kapitalistik. Hanya mementingkan keuntungan para investor asing ataupun swasta. Sementara kebutuhan rakyat yang seharusnya dipenuhi negara, terbengkalai.

Bengkaknya utang negara karena pendanaan infrastruktur yang kebablasan, akan berdampak pada kedaulatan negara. Semakin banyak utang yang digali, negara semakin berpotensi hilang kedaulatan. Dan inilah sasaran utama pihak asing. Berharap menganeksasi (mencaplok) wilayah-wilayah yang berpotensi menghasilkan materi. Sungguh zalim.

Sistem ekonomi sekuler kapitalistik, benar-benar menyengsarakan rakyat. Bagaimana tidak? Sistem yang berbasis pada pemisahan aturan agama dalam kehidupan. Menghilangkan fungsi negara sebagai pengurus rakyat. Diperparah dengan sifatnya yang kapitalistik. Hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya yang sebetulnya dimiliki rakyat. Sementara, rakyat banyak yang sengsara.

Saatnya menerapkan sistem yang amanah dalam kepengurusan rakyat. Dan hal ini hanya didapat dalam sistem Islam yang amanah. Karena senantiasa menempatkan rakyat sebagai tujuan utama kepengurusan. Pun termasuk dalam pengadaan infrastruktur.

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur adalah tanggung jawab negara. Bukan diserahkan tata kelolanya pada swasta apalagi pihak asing. Dalam sistem Islam, infrastruktur dibangun untuk menunjang seluruh kegiatan masyarakat. Bukan untuk sekedar tempat lalu lalang, apalagi pencitraan.

Teknologi menjadi dasar pembangunan infrastruktur unggulan. Melalui teknologinya, infrastruktur dapat memudahkan pergerakan masyarakat. Dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa ada diskriminasi pelayanan.

Tahun 1900, Sultan Abdul Hamid II mencanangkan proyek Hejaz Railway. Jalur kereta ini terbentang dari Istanbul (ibu kota Khilafah) hingga Makkah, melewati Damaskus, Yerussalam, dan Madinah. (Prof. Dr. -Ing. Fahmi Amhar, muslimah.news, 14/08/2022)

Jalur ini pun menghubungkan Baghdad Railway (di Damaskus) dan terus ke timur yang banyak menghubungkan dengan negara-negara Islam. Jalur ini dirampungkan untuk  tujuan pembelaan negara kaum muslimin yang terancam penjajahan kala itu. Perjalanan pasukan Islam pun menjadi lebih cepat karena adanya jalur tersebut. Yang awalnya dari Istanbul ke Makkah membutuhkan perjalanan 40 hari, menjadi hanya 5 hari. Sungguh pembangunan yang luar biasa.

Sistem Islam menitikberatkan pada pelayanan kebutuhan umat. Sehingga tak bisa dipungkiri, saat masa kejayaan Islam selalu diikuti dengan kesejahteraan seluruh umat.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

Tak diragukan lagi, Islam-lah yang layak dijadikan sistem. Dengannya segala kezaliman akan lenyap. Karena Allah SWT menciptakan Islam sebagai aturan kehidupan. Bukan hanya aturan beribadah. Sistem Islam yang mendatangkan rahmat Allah SWT. Sistem dalam wadah yang shahih, Khilafah manhaj An-Nubuwwah, sesuai teladan Rasulullah saw..