Wahyudi Al-Maroky: “Peristiwa IKN dan Wadas Kebijakan Tidak Pro Rakyat”
Reportase – PKAD—IKN dan Wadas hanya bagian kecil diantara kebijakan rezim Jokowi lainnya yang tidak pro rakyat. Bahkan bukan hanya tidak pro rakyat tetapi juga membahayakan rakyat. Padahal tujuan dibentuknya suatu negara dalam rangka, melindungi, menyejahterakan, dan menjamin rakyat,” ungkap Direktur Pamong Institut, Wahyudi Al Maroky dalam FGD ke-44 yang bertajuk, IKN dan Wadas Tanda Bobroknya Demokrasi Liberal dan Menguatnya Diskursus Khilafah, Pusat Kajian dan Analisis Data YouTube Chanel Sabtu (19/02/2022)
Lanjut Wahyudi, “dalam sistem negara ada hukum pemerintahan yang diambil dari langsung satu orang atau dikenal Autokrasi, ada yang diambil dari banyak orang melalui perwakilan yakni Demokrasi dan ada yang bukan diambil dari keduanya, yakni sistem pemerintahan yang hukumnya diambil dari zat yang menciptakan manusia,” terangnya. Demokrasi secara teori, hukum diambil dari rakyat melalui perwakilannya. Akan tetapi pada kenyataannya hukum diambil dari segelintir oligarki. Para ahli sudah banyak menyatakan bahwa negara demokrasi pada kenyataannya hanya akan menghasilkan hukum tangan besi para oligarki.
“Terbukti pada undang-undang Ciptaker, meski semua menolak tetap saja tidak didengar. Begitu juga UU IKN yang dinilai membahayakan lingkungan, manusia, hewan dan kasus pemaksaan lahan perkebunan desa Wadas untuk pertambangan. Bahkan sampai terjadi pengepungan untuk menakut-nakuti warga. Dari sini negara di pemerintahannya telah gagal dalam tujuan pembentukannya,” jelas Wahyudi
Kalau ditelusuri para aktivis demokrasi hanya berpikir kalau tidak demokrasi, berarti autokrasi. Khilafah baginya adalah sesuatu gagasan yang bertentangan dengan konstitusi. Bahkan sekedar diskusinya pun dianggap sebagai sesuatu yang dimaksudkan merubah konstitusi yang merupakan harga mati.
Sistem itu tidak ada yang harga mati. Indonesia pun pernah merubah konstitusi. “Kita pernah merubah Republik Indonesia Serikat”. Omong kosong konstitusi harga mati. Jargon NKRI harga mati adalah jargon yang tidak sesuai realita,” tegas Wahyudi
Begitu kompleknya masalah Indonesia dengan sistemnya. Sehingga kita harus menawarkan sebuah sistem kemasyarakatan yang baru yang bukan Autokrasi tetapi Khilafah. Khilafah merupakan sebuah sistem yang hukumnya diambil dari zat yang menciptakan manusia. Kita tidak perlu anti perubahan. Perubahan kearah lebih baik harus didukung. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan ke publik, sampai mereka mau mengadopsi sistem Khilafah sehingga akan terwujud masyarakat yang berkah.
(Hanif Kristianto, Analisis Politik dan Media)
[ry/LM]
