Wahyudi Al-Maroky Bongkar Korupsi dan Politik yang Berkelindan
Reportase – PKAD—Membahas tentang relasi, hubungan keluarga dengan kekuasaan dan bisnis, direktur Pamong Institude Wahyudi Al Maroky menyampaikan hal ini memang sulit dihindari. Sebagai penguasa, tentu kita tahu bahwa Pak Jokowi atau siapapun nanti yang jadi penguasa, jadi presiden atau kepala negara, dalam sistem demokrasi dipilih melalui sebuah proses pesta demokrasi yang begitu mahal biayanya. Oleh karenanya, dari proses itu diperlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat besar. Tidak mungkin biaya itu ditanggung oleh seorang calon sendirian. Tidak mungkin karena sangat besar.
“Anda bisa bayangkan kalau yang jadi presiden, dia harus kampanye dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, kan gitu. Seberapa banyak biaya yang dia harus butuhkan. Belum lagi dia membagi-bagikan kaos, membagi-bagikan alat peraga dan seterusnya. Berapa banyak biaya yang harus diputuskan.” Ungkapnya dalam live diskusi Insight ke-129 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): Plak!! Nasib Lapor Korupsi, Pak Rabu (19/01/2022) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.
Wahyudi menyampaikan kalau dia sendiri membiayanya tentu tidak cukup. Di titik inilah dia memerlukan bantuan dana dari pihak lain yang kebetulan nanti kita akan lihat posisinya sebagai investor politik. Di titik inilah bertemulah seorang politisi yang membutuhkan biaya untuk melewati pesta demokrasi yang mahal dengan investor politik yang menyiapkan dana untuk ikut membiayai pesta demokrasi itu yang tentu tidak gratis.
Tentu ada komitmen-komitmen dan juga kesepakatan lain. Dan di titik inilah dimulai adanya berkelindan kepentingan politik dan kepentingan bisnis. Kepentingan politisi yang ingin meraih kursinya dengan para pebisnis yang ingin mengembangkan bisnisnya dengan menginvestasikan modalnya ke dalam dunia politik.
Ketika pejabat politik berhasil meraih kursinya, berhasil menjadi pejabat dan penguasa maka di saat itulah para investor politik yang ikut menginvestasikan dananya tentu ingin kembali modal. Dan tentu tidak cukup untuk kembali modal tapi juga ingin mengembangkan bisnisnya.
Akan mudah dan lancar kalau dalam bisnis itu melibatkan akses pejabat publik yang memberikan izin dan proyek dari APBN serta izin khusus dalam proyek pelayanan publik. Dalam mempermudah menghubungi sipejabat tersebut, dia menggunakan rantai lain yaitu orang terdekat dari penguasa itu. Bisa keluarga, kolega atau anaknya sendiri. Disinilah titik temunya relasi yang paling kuat hubungan antara keluarga, pejabat dan pebisnis.
(Hanif Kristianto, Analisis Politik dan Media).
[ry/LM].
