Khilafah Dikatakan Gaduh untuk Megerem Laju Islam Politik
Reportase – PKAD—Prof. DR. Biyanto, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, menyebutkan di Pemerintahan saat ini banyak pejabat yang perkataannya menjadi sumber kegaduhan.” Hal ini Ia sampaikan pada sesi pembuka diskusi online, Pusat Kajian Dan Analisis Data (PKAD) yang bertajuk, “Khilafah Bikin Gaduh: Fakta Atau Halu?” Senin (01/21/2021).
“Kalau ada pejabat pemerintah yang menyatakan bahwa Khilafah bikin gaduh. Ini semua bermuara pada upaya Pemerintah yang hendak mengerem laju Islam politik bahkan menghilangkan Islam politik seperti yang dilakukan pada HTI dan FPI”.
Ketakutan pemerintah terhadap kelompok agama yang berwajah ‘radikalisme’ disebabkan pandangan dan sikap politik yang berbeda dengan anggapan membahayakan NKRI, meski makna radikalisme masih debatable.” ujarnya.
Ia menyayangkan ada Departement Pemerintahan terkesan dimonopoli kelompok tertentu melalui ucapan pejabatnya, dan seringkali ucapannya justru membuat gaduh.
“Seharusnya sebuah Departement Pemerintahan menjadi rumah besar bagi kelompok kelompok lain.” Tegasnya.
“Ada hal yang tidak kalah penting untuk disoroti dari pada persoalan radikalisme oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama, yakni , semakin meluasnya korupsi. Ia mencatat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 saja ada sekitar enam belas kepala daerah yang terlibat korupsi. Khususnya Propinsi Jawa Timur.”
Terkait, Khilafah meski saya memandang hal itu ‘Imagener’ dan sulit diwujudkan dalam bingkai negara yang sudah ada, akan tetapi aspirasi umat Islam harus diperjuangkan melalui jalur politik.” Pungkasnya.
(Hanif Kristianto, Analisis Politik dan Media)
[ry/LM]
