Bansos Dikorupsi, Sungguh Tak Berhati Nurani
Hukuman mati bagi para koruptor kembali digaungkan pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait bantuan sosial covid-19 (Pikiran Rakyat, 06/12/2020).
Publik meradang, pasalnya dana yang dikorupsi adalah dana bantuan sosial (bansos) sembako untuk warga miskin terdampak covid-19 wilayah jabodetabek tahun 2020. Aksi kritik pedas ramai disuarakan di jagat maya. Kata ‘biadab’ menggema menjadi trending topic.
Pakar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan pun meminta para pelaku korupsi bantuan sosial (bansos) agar dijerat dengan hukuman berat termasuk hukuman mati. Sebab, korupsi yang dilakukan di tengah bencana pandemi seperti saat ini dinilai sungguh keterlaluan dan ironis. Mengingat jumlah uang yang dicatut cukup fantastis. KPK menduga Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar.
Jika ditelisik, kemarahan publik di atas merupakan reaksi yang wajar. Karena, kasus tersebut telah menyakiti hati masyarakat yang berada dalam situasi sulit di tengah pandemi. Dimana angka pengangguran meningkat. Alih-alih, menyelamatkan masyarakat dari jurang kemiskinan, justru para pejabat sibuk memperkaya diri dengan cara ilegal. Meski sudah memiliki harta yang melimpah.
Ya, semua disebabkan gaya hidup mewah dan hedonis. Watak tamak dan rakus adalah ciri khas dari sistem politik demokrasi. Walau sudah bergelimang harta namun keinginan untuk mencicipi uang negara masih saja menggebu. Sungguh, sistem demokrasi yang meminggirkan peran agama dalam kehidupan telah melahirkan pejabat yang tak memiliki hati nurani dan miskin empati.
Fenomena korupsi yang kian menggurita saat ini, hanya bisa dibabat habis sampai keakarnya dengan sistem Islam. Sebuah sistem yang bisa memberi hukuman setimpal bagi para tikus berdasi. Wallahua’lam bisshowwab. [Faz/LM]
Teti Ummu Alif
(Kendari, Sulawesi Tenggara)
