RAPBN 2021 Defisit Rp 1.006 T, Masihkah Berharap pada Ekonomi Neoliberalisme?
Pemerintah menaikkan proyeksi defisit anggaran tahun 2021 hingga Rp 35,2 triliun menjadi Rp 1.006 triliun. Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan target defisit terbaru ini mengalami kenaikan 0,2 persen dari nota keuangan Rancangan APBN (RAPBN) 2021 yang dibacakan Presiden Joko Widodo pada pertengahan Agustus 2020.
Dalam postur RAPBN 2021, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 1.743,6 triliun. Angka ini turun Rp 32,7 triliun dari target semula karena penerimaan perpajakan yang menyusut hingga Rp 37,4 triliun menjadi 1.444,5 triliun (Republika co.id, 12/9/2020).
Ekonomi neoliberalisme yang dianut Indonesia saat ini menjadikan pajak sebagai sumber utama APBN sedang sumber-sumber kekayaan alam yang berlimpah dikuasai asing. Padahal Sri Mulyani sendiri memproyeksikan tekanan penerimaan korporasi dan perseorangan akibat pandemi akan membuat penerimaan perpajakan semakin sulit tercapai.
Dengan melihat kondisi di atas, patut kita renungkan di sini, masihkah kita berharap pada ekonomi neoliberalisme mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia di tengah hantaman pandemi ini? Tentu saja jawabannya tidak.
Oleh karena itu, sudah selayaknya kita kembali mengambil Islam sebagai solusi. Dengan melihat potensi kepemilikan umum (sumber daya alam) yang ada di Indonesia, dana yang dibutuhkan untuk penyelamatan ekonomi Indonesia akan terpenuhi. Syaratnya penguasa mau menjalankan syariat Islam bukan neoliberalisme. Kembalikan lagi kekayaan alam Indonesia kepada pemilik yang sesungguhnya yaitu umat.
Di sinilah dibutuhkan penguasa yang amanah dan setia pada Islam dan umatnya. Rasululloh Saw bersabda, ” Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Ummu Ayyash
(Guru di Bantul Yogyakarta)
[hw/LM]
