Gagalnya Kapitalisme Menyanggupi Hak Pendidikan Anak
Oleh: Muflihana, S.Pd.
(Aktivis Muslimah)
Lensa Media News – Keluhan demi keluhan setiap hari mewarnai dunia media sosial akibat PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Jaringan yang menjadi penentu terjadinya proses PJJ ternyata tidak merata disetiap wilayah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli mengatakan sebanyak 12.548 desa di Indonesia belum tersentuh oleh sinyal Internet hingga hari ini (bisnis.tempo.co, 12/07/2020).
Ketersediaan akses internet yang tidak merata merupakan satu kondisi yang timpang, melihat wilayah metropolitan begitu pesat pembangunan infrastrukturnya. Ketersediaan akses internet ini sebelumnya bisa jadi bukan masalah besar bagi peserta didik di wilayah terpencil. Namun, kondisi tidak terduga yang mengharuskan peserta didik belajar dari rumah seakan menjadi bom waktu bagi dunia pendidikan.
Akses PJJ bukan hanya sulit bagi anak di wilayah terpencil. Seperti yang dirasakan Dimas Ibnu Ilyas anak yang viral karena kegigihannya setiap hari belajar di kelas seorang diri. Dimas merupakan anak dari pasangan Didik Suroyo, seorang nelayan, dan Asiatun, yang bekerja sebagai buruh pengeringan ikan. Keterbatasan ekonomi orang tuanya membuat Dimas tak memiliki gadget untuk bisa ikut belajar daring.
Setiap titik wilayah mau tidak mau menutup sekolah karena khawatir terjadi persebaran virus kepada anak. Namun, di satu sisi hak mendasar anak untuk mendapat pendidikan terancam tidak terpenuhi. Negara terlihat sangat minim persiapan terkait pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, namun tergesa-gesa dengan pembangunan infrastruktur. Mengapa demikian?
Orientasi Negara Kapitalis Bukan pada Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Negara Kapitalis pun menampakkan esensi dari arah pembangunannya. Arah pembangunan yang terlihat secara nyata demi kepentingan para korporat. Infrastruktur yang bukanlah kebutuhan esensial bagi rakyat sangat dipaksakan agar secepat mungkin terealisir. Oleh karena itu, kebutuhan dasar pendidikan bagi anak negeri terkait akses serta sarana dan prasaran pun terbengkalai.
Akibat negara kapitalis yang memiliki tujuan pembangunan yang tidak berorientasi kerakyatan berimbas pada mangkirnya Negara melaksanakan kewajiban. Karena jalan layang, ibu kota baru, jalur kereta api yang merupakan kebutuhan dasar para pengusaha demi kelancaran akses distribusi hasil produksi mereka. Lebih diutamakan dari pada sarana dan prasarana pendidikan sebagai kebutuhan dasar bagi anak bangsa.
Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan perubahan orientasi negara dalam mengurusi rakyatnya. Perubahan dari orientasi kapitalistik menjadi orientas sebagai pelayan rakyat sesungguhnya tanpa berpikir tentang untung rugi. Orientasi negara sebagai pelayan rakyat hanya pernah terlihat dimasa ketika Islam dijadikan sebagai sistem dasar sebuah negara.
Sistem Islam: Negara sebagai Pelayan Rakyat Sejati
Bagaimana Islam menjamin terkait pemenuhan kebutuhan dasar rakyat? Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Amwal Fii Daulatil Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah) oleh Syaikh Abdul Qadim Zhallum rahimahullah. Islam telah mengharuskan negara Khilafah menyelenggarakan pemeliharaan seluruh urusan umat dan melaksanakan aspek administratif terhadap harta yang masuk ke negara, termasuk juga cara penggunaannya, sehingga memungkinkan bagi negara untuk memelihara urusan umat dan mengemban dakwah.
Dalil-dalil syara’ telah menjelaskan sumber-sumber pendapatan harta negara, jenis-jenisnya, cara perolehannya, pihak-pihak yang berhak menerimanya serta pos-pos pembelanjaannya. Secara terperinci. Syariah mengatur terkait pengelolaan harta dalam bentuk harta anfal, ghanimah, humus, dan fai. Selain itu ada pula kharaj, jizyah dan pengelolaan secara mandiri harta milik umum oleh negara.
Ketika seluruh sumber pemasukan tersebut dikelola secara mandiri maka tidak heran ada masa ketika tak seorang pun mau menerima harta zakat. Mengapa demikian? Karena dengan sumber pemasukan negara yang begitu banyak segala kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi negara yakni pendidikan, kesehatan serta keamanan bukanlah barang mahal. Masyarakat pun dengan ketakwaannya tetap bekerja untuk memenuhi sandang, pangan dan papan tanpa harus dikejar oleh biaya pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Negara sebagai pelayan rakyat secara merata tanpa pandang bulu kepada setiap yang bernyawa memberikan pelayanan maksimal. Secara cuma-cuma tanpa biaya akses pendidikan dapat diraih semua anak untuk menyiapkan generasi yang akan tetap berjuang membangun negeri. Selain itu, karena negara juga memahami tentang pendidikan sebagai salah satu pondasi untuk membangun peradaban bangsa dan umat manusia.
Maka sangat tidak mungkin pengabaian terhadap kebutuhan dasar rakyat terjadi dalam negara yang dibangun oleh sistem Islam. Hal tersebut dikarenakan konsep dasar Negara dalam sistem Islam hanya berorientasi untuk mengurusi setiap urusan rakyatnya.
[ra/LM]
