Kaldera Toba dalam Cengkraman Kapitalis
Oleh: Nisrina Nazihah Djailani
(Aktivis)
Lensa MediaNews – Kaldera Toba akhirnya ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke 209 di Paris, Prancis oleh Dewan Eksekutif United Nation Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Pengakuan ini merupakan perjuangan panjang sejak diusulkan sembilan tahun yang lalu. Kabar ini disambut gembira oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (kompas.com, 09/07/2020).
Sekilas diakuinya Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark tampak sangat membanggakan, pengembangan geopark memberikan kontribusi nyata untuk pengembangan wilayah, mendidik masyarakat pada kehidupan yang baik dengan menghormati budaya yang beragam, pemberdayaan perempuan untuk memperoleh tambahan sumber pendapatan, juga terjalinnya kerja sama antar daerah dan negara dalam mendayagunakan keragaman geologi, hayati, budaya dan jasa lingkungan. Pengakuan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global geopark menambah daya tarik kawasan sekaligus meningkatkan peluang investasi di beberapa sektor.
Keran investasi yang dibuka lebar pada bidang pariwisata sesungguhnya menjadi jalan bagi asing dan segelintir pemilik modal untuk terus mengeruk kekayaan dari sumber daya alam yang dimiliki negeri ini. Hal ini menjadi alat penjajahan gaya baru (neoimperialisme) yang cenderung tak berasa dan tak terlihat namun terjajah dari segi ekonomi. Tidak hanya dari segi ekonomi yang sarat akan intervensi asing melainkan juga dari sisi yang lain, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Hal ini akan berdampak pada kian merosotnya ekonomi masyarakat sekitar yang bersaing dengan para investor baik dari dalam maupun luar negeri, belum lagi budaya asing yang masuk akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar, perilaku hedonis, sosial yang hancur akan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar geopark, juga politik yang mempengaruhi kehidupan bernegara.
Sistem Kapitalisme – Demokrasi yang berlandaskan pada pemisahan agama dari kehidupan (Sekularisme) yang diemban banyak negeri hari ini memang menjadikan penjajahan termasuk neoimperialisme sebagai alat untuk mengukuhkan ideologi kapitalisme – sekularisme. Sistem ini memberikan kebebasan berkepemilikan bagi para kapital untuk menguasai sumber daya alam, hal ini tidak akan memberikan keuntungan sedikitpun kepada masyarakat sebab jika masyarakat ingin menikmati hasil kekayaan alam yang dalam hal ini adalah keindahan Kaldera Toba akan dikenakan tarif. Justru keuntungan terbesar hanya didapatkan oleh para pemilik modal dan penguasa yang bekerja sama dengan para kapital, korporasi, juga investor, hal inilah yang akan melanggengkan intervensi para kapital terhadap negeri ini dan menjadikan negeri ini tidak mandiri.
Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan Islam yang memiliki sistem peraturan kehidupan terbaik yang pernah ada, yang bersumber dari AlQuran dan As-Sunnah yakni Khilafah Islamiyah. Islam telah mengatur dengan jelas dan tepat sumber pendapatan juga pengeluaran dalam sebuah negara. Negara Khilafah memiliki sumber tetap yang menjadi tulang punggung bagi pererkonomiannya yaitu pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa. Selain dari pada itu Khilafah juga memiliki zakat, jizyah, kharaj, fa’i, ghanimah hingga dharibah yang memiliki kontribusi yang besar dalam membiayai perekonomian negara. Dan pendistribusian harta pun sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana Rasulullah pun pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad,
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” Para ulama sepakat bahwa air sungai, danau, laut, saluran irigasi, padang rumput, dan lain sebagainya adalah milik umum tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh segelintir orang.”
Hal ini yang menjadikan Khilafah Islamiyah sebagai negara yang mandiri tanpa adanya intervensi dari negeri lain baik pada bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Khilafah tidak akan membiarkan pintu kemaksiatan terbuka dalam negara salah satunya pada bidang pariwisata. Khilafah akan menjadikan sektor pariwisata sebagai sarana dakwah yang menumbuhkan serta memperkokoh keimanan kepada Allah SWT.
Maka sudah selayaknya kita meninggalkan sistem kapitalisme – sekularisme – demokrasi yang berorientasi pada kepentingan para kapital dan telah terbukti gagal dalam mengurusi urusan hidup masyarakat di segala bidang. Dan hanya dengan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah Islamiyah yang mampu menjaga kita dari segala kemaksiatan.
WalLahu a’llam.
[LM]
