Biaya Pendidikan Terjamin, Adakah di Era Kapitalis?
Keputusan Menteri Kemdikbud, Nadiem Makarim mengatasi krisis di era pandemi Covid-19 ini, dengan mengadakan keringanan biaya UKT, agar tak membebani biaya kuliah. Namun, faktanya tidak sesuai harapan.
Mahasiswa pun melakukan demo di universitas masing-masing. Kalangan mahasiswa lalu menyampaikan protesnya atas minimnya perhatian pemerintah pada kondisi mereka di tengah pandemik ini.
Keluhannya adalah kuliah daring. Orangtua sedang kesulitan ekonomi. Belum lagi beban biaya pendidikan yang mencekik. Walau akhirnya Kemendikbud mengadakan skema menurunkan UKT. Namun, tidak lantas membuat para mahasiswa berlega hati.
Sebab, kebijakannya itu masih membuatnya terbebani. Harusnya hal ini disadari oleh umat bahwa pendidikan hak warga negara. Dan negara wajib menyediakan secara gratis. Tetapi, malah sebaliknya. Negara seakan tutup mata terhadap pendidikan.
Bila didiamkan, sama halnya memaklumi kehadiran negara yang hanya menurunkan UKT di masa pandemi saja. Itu sama dengan membiarkan berlangsungnya pendidikan sekuler yang mengamputasi potensi generasi khoiru ummah. Umat harus bersikap tegas untuk menuntut keadilan.
Agar sistem sekuler tidak semena-mena terhadap pendidikan. Sebagai umat berpikiran jernih, harus kritis kepada kebijakan penguasa. Pendidikan yaitu wadah mencetak generasi berkualitas. Kenapa kini pendidikan minim kualitas? Karena tiadanya kritikan terhadap kewajiban negara menyediakan pendidikan gratis.
Artinya, melestarikan tata kelola layanan massa yang menyengsarakan, disebabkan lepasnya tanggung jawab penuh negara. Buktinya, biaya pendidikan mahal. Beda halnya negara di sistem Islam, yang menjamin pendidikan gratis. Jika ada yang harus dibayar, harganya terjangkau masyarakat kecil.
Apalagi pelajar berprestasi, negara memberikan beasiswa bagi mereka. Agar bisa lanjut pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kapankah negara menjamin biaya pendidikan, seperti di era khilafah Islamiyyah?
Wallahu’alam. [LM]
Reni Tresnawati
