Insight Baru untuk Hadapi Pandemi
Oleh: Nurintan Sri Utami, M.Si
Lensa Media News – Pandemi Covid-19 sudah hampir tiga bulan terjadi di negeri tercinta ini. Dampaknya telah merebak ke berbagai sektor mulai kesehatan hingga perekonomian. Agaknya cukup sulit memulihkan kondisi ini. Tak pesimis, berbagai kalangan akhirnya turun dan bergerak membantu segala keperluan yang dibutuhkan tenaga medis seperti APD, masker, dan lain-lain (mediaindonesia.com, 14/4).
Selain itu, berbagai LSM juga ramai-ramai memberikan sembako bagi warga kurang mampu yang terdampak Covid-19 (suaramerdeka.com, 18/5). Bahkan sebaliknya, pemerintah juga diketahui menerima donasi dari masyarakat sebesar 66,5 Milyar (cnnindonesia.com, 2/4).
Baru-baru ini secara mengejutkan, pemerintah turun langsung mengadakan acara penggalangan dana dalam bentuk konser kemanusiaan yang mengusung gelora kepedulian, gotong-royong, persatuan dan kesatuan. Konser ini mengumpulkan dana dari masyarakat yang menonton konser dan acara lelang untuk membantu pemerintah menangani dampak Covid-19 (gelora.co, 18/05).
Memang, pandemi merupakan masalah Bersama, namun bukan berarti pemerintah bisa mengalihkan tanggung jawab permasalahan negeri kepada rakyat. Pemerintah semestinya tidak perlu mengadakan konser, sebab malah menegaskan seolah memohon kepada rakyat agar berbondong tuk menyalurkan bantuan dana.
Bukankah rakyat selama ini sudah susah payah membayar begitu banyak tagihan rumah tangga yang nominalnya juga lumayan tinggi, belum lagi berbagai macam pajak yang ditarik oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Luar biasa sulit menjadi rakyat di negeri +62. Sulit secara materil dan bukan tidak mungkin rakyat merasakan tekanan psikologis yang kian memburuk selama pandemi berlangsung.
Pemerintah harusnya berempati terhadap kebingungan rakyat terhadap kondisi yang tak menentu ini, mengerti bagaimana sulitnya rakyat hari ini memenuhi kebutuhan hidup. Sementara, faktanya distribusi bantuan tidak merata dan terkesan pilih-pilih terhadap penerima bantuan.
Sedangkan dampak pandemi ini sudah menyasar ke berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lapisan menengah yang baru naik kelas, diprediksi akan sangat rentan dan dapat kembali menjadi miskin (cnnindonesia.com, 28/4).
Pemerintah juga harusnya sedari awal menyadari dan bersikap tegas dengan melakukan langkah preventif terhadap penyebaran virus Covid-19, melalui mekanisme karantina wilayah agar pandemi tak menyebar ke berbagai penjuru negeri. Sosialisasi melalui media pun perlu dilakukan secara massif dan terstruktur agar rakyat seluruhnya memahami bagaimana bersikap terhadap kondisi ini.
Maklum saja, semua kebijakan yang diambil pemerintah adalah wujud kebingungan dan ketidaksiapan dalam penanganan dampak pandemi. Secara ekonomi negeri ini memang mengalami kesulitan sejak awal tahun, terlebih karena hutang luar negeri yang makin menumpuk (jpnn.com, 15/5).
Juga, pemimpin negeri ini sepertinya belum memiliki insight baru terkait langkah apa yang tepat dalam menangani pandemi bahkan dinilai telah mengambil kebijakan yang ambigu (finance.detik.com, 13/4).
Efektifitas penanganan pandemi dapat berhasil ketika pemerintah memiliki political will yang jelas dan tegas agar rakyat tak dipusingkan dengan berbagai kebijakan yang berubah-ubah. Selain itu, sistem ekonomi yang berasas kapitalis dan menguntungkan para pemilik modal besar selama ini telah dijalankan pemerintah, harusnya dirombak total.
Ekonomi negeri haruslah berasas kepentingan rakyat dan mampu mengelola secara mandiri sumber-sumber daya alam yang dapat menambah pendapatan negara. Sehingga ketika pandemi berlangsung, pemerintah tidak kebingungan mencari dana untuk menutupi kebutuhan rakyat sebelum, ketika, bahkan setelah pandemi.
Jika semua itu dapat dilakukan, maka pemerintah tak seperti lari dari tanggung jawabnya dan tak dituduh menaruh beban di pundak rakyatnya yang makin ringkih ini. Political will yang mampu menangani penyebaran virus atau wabah secara tepat, dapat kita peroleh dari sejarah peradaban Islam. Pertama-tama haruslah terwujud ketaatan terlebih dulu terhadap syariat Allah.
Mulai urusan individu hingga penerapan sistem ekonomi dan politik Islam dalam lingkup kenegaraan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga wajib melakukan karantina wilayah di mana kasus pertama muncul agar virus tidak menyebar ke wilayah lain. Serta memastikan suplai kebutuhan vital (makanan, minuman, alat kesehatan, obat-obatan, layanan kesehatan, dan layanan pengurusan jenazah) pada wilayah yang dikarantina.
Kemudian membiayai seluruh aktivitas edukasi dan promosi hidup sehat pada masyarakat di luar wilayah sumber wabah, melarang praktik penimbunan barang apapun, serta membiayai riset untuk menemukan obat dan antivirus. Sehingga tugas pemerintah di sini sangatlah kompleks dan perlu dukungan warga negara.
Maka dari itu, individu serta masyarakat juga haruslah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan taat kepada pemimpinnya. Semuanya itu hanya dapat terwujud dalam Negara Khilafah yang mengikuti manhaj Rasulullah Muhammad SAW, tidak dalam sistem kenegaraan yang lain.
[ln/LM]
