Pajak: Kata Manis untuk Memalak
Oleh : Shafiyyah AL Khansa
LensaMediaNews– “Tidak akan pernah ada harapan kesejahteraan rakyat ketika negara masih berpegang pada sistem kapitalisme neoliberal. Justru ketika negara tetap pada sistem ini akan kehilangan fungsinya sebagai pengurus atau periayah umat”.
Demokrasi tak pernah kehilangan persoalan, baik persoalan kecil ataupun persoalan besar yang menyangkut kredibilitas negara. Terlebih ketika membahas perekonomian negara, sistem kapitalisme telah mencengkeram kuat hingga apapun yang bisa menjadikan pemilik modal semakin berjaya maka tak kenal halal haram untuk melakukan aksinya.
Pajak misalnya, di dalam sistem kapitalisme neoliberal sudah seperti pendapatan utama kas negara. Dengan dalih memudahkan kepentingan rakyat, nyatanya justru penguasa semakin ‘kreatif’ mencari cara agar bisa merogoh kocek rakyat.
Namun pada kenyataannya pajak masih belum bisa menyelesaikan berbagai problematika rakyat. Yang ada rakyat semakin tercekik karena berbagai kesulitan hidup. Berbagai slogan menarik dibuat agar rakyat mau membayar pajak.
Ironis memang di negeri yang katanya kaya raya masih didapati berbagai problematika ekonomi. Utang negara semakin hari semakin tinggi, demikian pula angka kemiskinan tak kunjung teratasi. Lalu mana tanggung jawab negara?
Berkhidmatnya negara pada sistem kapitalisme neoliberal yang berdiri di atas pilar yang tak memedulikan halal haram yang menjadikan politik ekonomi jauh dari kata sejahtera. Kebijakan rezim kapitalisme neoliberal hanya akan membawa kesengsaraan bagi rakyat.
Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (QS Asysyura [42]: 42)
Begitupun Rasulullah Saw bersabda dalam beberapa hadits yang meriwayatkannya:
“Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum Muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka, dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya.” (Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam)
“Barangsiapa yang diserahi kepemimpinan terhadap urusan kaum muslimin namun ia menutup diri tidak mau tahu kebutuhan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya dan kefakirannya di hari kiamat”. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidziy.
Dan di hadits lainnya, beliau Saw bersabda, “Sesungguhnya seburuk-buruk penguasa adalah penguasa yang dzalim.” (HR Muslim, Ahmad, Ath-Thabaraniy, Ibnu Hibbaan dan Al-Baihaqiy dari ‘Aaidz bin ‘Amr).
Berbeda dengan Islam, politik ekonomi dalam Islam sangat memberikan kemudahan untuk rakyat dan menjadikan rakyat sejahtera. Negara dalam Islam wajib melakukan riayah terhadap rakyat. Dan negara akan memaksimalkan kas-kas negara yang pastinya pondasi politik ekonominya adalah akidah Islam yang bersandar pada hukum syara’.
Pajak dalam Islam merupakan pilihan terakhir bagi negara ketika hendak menarik rakyat dengan pajak. Disaat kondisi kas negara benar-benar kosong. Bukan hanya itu penarikan pajak hanya akan dikenakan oleh orang-orang yang kaya dan muslim saja. Wallahu’alam. [ry/WuD]
