Pemilu Usai, Bagi-bagi Kekuasaan pun Dimulai
Pasca ditetapkannya paslon Joko Widodo–Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024, seluruh partai pendukung berlomba-lomba mengusulkan kadernya untuk duduk di kursi menteri. Cak Imin berharap PKB minimal dapat 10 kursi (sindonews.com, 02/07/2019). Tak mau kalah dari PKB, Nasdem minta 11 kursi menteri ke Jokowi (jawapos.com, 03/07/2019). Menurut Wasekjen Golkar Maman Abdurrahmah mengusulkan 20 menteri pun wajar apalagi Golkar yang sudah berkomitmen mendukung Jokowi jauh sebelum Pilpres 2019 digelar. Golkar yang pertama kali mendukung Jokowi (kumparannews.com, 03/07/2019).
Setelah pemilu selesai berebut kue kekuasaan di era demokrasi menjadi hal lumrah. Partai politik pendukung tak canggung meminta jatah kekuasaan sebagai kompensasi dari dukungannya. Fakta ini menunjukan bahwa sistem demokrasi hanyalah sebagai sistem transaksional semata. Siapa yang memberi dukungan harus mendapatkan imbalan, sehingga kekuasaan hanya sebagai ajang bancakan. Walhasil kebijakan-kebijakan yang dihasilkan seolah untuk kepentingan rakyat padahal hanya untuk kepentingan partai, kelompok dan sponsor saja.
Seharusnya pengangkatan menteri seperti metode pengangkatan wazir oleh khalifah dalam sistem Islam. Maka, pejabat yang diangkat akan benar-benar hanya mengurus dan melayani rakyat. Karena wazir diangkat dan dipilih oleh khalifah setelah mereka memenuhi syarat yang diatur oleh syara. Wazir diangkat bukan karena orang partai pendukung pemerintah tetapi karena orang tersebut benar-benar dipercaya, profesional dan kompeten. Meski khalifah dan wazir berasal dari partai politik tertentu, tetapi begitu menjadi pejabat publik maka mereka bukan bagian dari partai itu lagi sehingga steril dari berbagai kepentingan partai, kelompok dan sponsor. Alhasil pejabat yang diangkat murni hanya mengurus dan melayani urusan rakyat.
Wallahu’alam bishawwab.
Reni Asmara
(Pemerhati Sosial dan Member Komunitas Pena Islam)
[LS/LNr]
