Sertifikasi Da’i Lahirkan Da’i Moderat
Belum lama publik diramaikan dengan polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK, kini giliran dari Menteri Agama melakukan hal yang sama. Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR merencanakan akan melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para da’i dan penceramah. Tujuan dilakukannya sertifikasi ini dalam rangka penguatan moderasi beragama. Dengan cara meningkatkan kompetensi para dai dalam merespon isu-isu aktual dengan menitikberatkan pada wawasan kebangsaan.
Terkait wacana sertifikasi wawasan kebangsaan bagi dai tersebut, publik patut untuk mengkritisinya lebih dalam. Sebab wawasan kebangsaan dalam hal ini dianggap jalan untuk mengukuhkan moderasi agama. Adapun yang dimaksudkan moderasi agama adalah melahirkan Islam yang moderat. RAND Corporation dalam Building Moderate Muslim Network menyebutkan Islam moderat adalah yang mendukung demokrasi, menjunjung tinggi HAM (Kesetaraan gender dan kebebasan beragama), menghormati sumber hukum yang non sektarian dan menentang terorisme. Robert Spencer, seorang analis Islam AS juga menyebutkan kriteria muslim moderat adalah menolak pemberlakuan hukum Islam kepada non muslim, tidak menginginkan mengganti konstitusi dengan hukum Islam, menolak supremasi hukum Islam atas agama lain. (Muslimahnewsid,07/05/2021).
Sedangkan pemahaman yang sebaliknya dengan pemahaman di atas dianggap radikal. Oleh karena itu, adanya wacana sertifikasi tersebut tampak berpotensi untuk menjadikan penceramah yang lebih moderat. Hal ini tentu berbahaya, sebab umat akan semakin terjauhkan dari pemahaman Islam yang benar. Umat digiring untuk memahami Islam ala Barat, yang sekuler dan liberal. Patut dipertanyakan juga, mengapa pemerintah begitu getol membahas radikalisme? Padahal permasalahan negeri ini tidak ada kaitannya dengan Islam. Sertifikasi wawasan kebangsaan semestinya diperuntukkan penguasa dan jajarannya. Untuk mengetahui sejauh mana penguasa merealisasikan wawasan kebangsaannya.
Deny Setyoko Wati, S.H
[faz/LM]
