PP Tapera: Kado Pahit di Tengah Pandemi
Pemerintah resmi mengesahkan PP Tapera. Gaji pekerja akan dipotong paksa untuk hal yang klaimnya berjangka waktu lama dengan kerumitan klaimnya. Apakah bijak ini dilakukan di tengah pandemi di saat rakyat sedang bersusah payah bertahan di tengah sulitnya keadaan? Jika dikatakan kebijakan untuk rakyat, sudahkah ditanya rakyat membutuhkan ini? Jika dikatakan manfaatnya akan dirasakan masyarakat maka kenapa jangka klaimnya sangat lama?
Kembali ke tujuan awalnya, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal seharusnya kewajiban siapa? Bukankah seharusnya ini kewajiban negara, mengapa justru rakyat dipaksa gotong royong dalam kondisi yang sudah serba sulit? Jika demikian layak jika disebut hal ini merupakan wujud pengalihan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Ironis sekali.
Selain itu, untuk siapa sebenarnya PP Tapera ini? Mengapa dana pengelolaan Tapera sangat lama jangka waktu klaimnya yaitu ketika telah pensiun? Jika benar untuk rakyat mengapa dana pengelolaannya justru diserahkan untuk investasi pasar modal dan pasar uang dengan pola kontrak investasi? Alih-alih bermanfaat bagi rakyat, PP Tapera ini justru menguntungkan para elite oligarki.
Di tengah pandemi ini yang rakyat butuhkan adalah kebijakan tegas yang bisa segera mengakhiri pandemi dan membantu bangkitnya perekonomian rakyat. Bukan justru kebijakan yang memaksa mengambil dana rakyat yang berujung ketidakjelasan pengelolaan maupun pemanfaatannya. Rakyat sudah tercekik dengan situasi sulit di tengah pandemi, jangan tambahi dengan kebijakan yang justru membebani.
Ryang Adisty Farahsita,
(Aktivis Muslimah, Alumnus Pascasarjana FIB UGM)
[hw/LM]
