Makan Gratis Bergizi, Benarkah untuk Generasi?
Oleh: Bunda Erma E.
Pemerhati Keluarga dan Generasi
LenSaMediaNews_Opini_Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan Preside Prabowo-Gibran akan menjangkau 82,9 juta penerima dan menghabiskan anggaran Rp. 71 triliun, bila diimplementasikan secara penuh (Antaranews.com, 20/8/2024).
Sebelumnya Prabowo telah sering mengungkapkan bahwa program ini akan melibatkan pengusaha lokal dan UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Namun tampaknya ini hanya janji manis belaka.
Baru-baru ini, diungkapkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menuturkan bahwa pihak swasta boleh terlibat dalam MBG lewat program tanggungan jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) (CNNindonesia.me; 17-9-2024).
Program MBG yang masif diwacanakan ke publik sejak dilantiknya Prabowo-Gibran 20 Oktober yang lalu menuai polemik. Diantaranya diungkapkan oleh Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira bahwa keterlibatan swasta melalui program CSR untuk membantu MBG cukup aneh. Keberadaan swasta malah akan membuat kualitas program MBG tidak merata (CNNindonesia.me; 18-9-2024).
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengungkapkan bahwa sudah ada 46 perusahaan dari dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendatangkan 1,3 juta ekor sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging (Merdeka.com; 17-10-2024).
MBG digadang-gadang akan menjadi program yang mengedepankan kepentingan rakyat dengan adanya klaim perbaikan gizi anak sekolah dan pembentukan generasi yang sehat. Namun sejatinya yang mendapatkan keuntungan dari program ini adalah perusahaan besar sebagai pemasok bahan baku. Upah tenaga kerja yang terserap perusahaan tentu saja mengikuti keumuman ketentuan upah dalam kapitalisme, yang belum mampu menjamin kesejahteraan pekerja.
Selain itu, proyek MBG berdana besar ini tentu berpotensi membuka celah korupsi oleh pejabat pelaksana. Mindset kapitalis-sekuler yang dimiliki para pejabat hari ini dengan sistem Demokrasi yang telah menguras harta mereka hingga terpilih menjadi pejabat, tentu menjadikan praktik korupsi tidak terhindarkan.
Program MBG ini ibarat tambal sulam sistem kapitalisme dalam menyelesaikan problem generasi, khususnya masalah kesehatan/kecukupan gizi. Sebab akar persoalannya adalah tidak adanya mekanisme ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat khususnya pencari nafkah. Tak ayal program MBG ini disinyalir sebagai program yang hanya menguntungkan segelintir orang, terutama para korporat. Tanda-tandanya pun semakin jelas, yakni keterlibatan pihak swasta atas program ini. Program apapun yang muncul dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme hanya berujung pada kesengsaraan hidup rakyat dan kemakmuran para kapital.
Jika negeri ini ingin menyelamatkan generasi dan ibu dari tidak terpenuhinya kebutuhan pangan bergizi, maka solusinya adalah menjamin kesejahteraan individu per individu. Inilah yang tidak mungkin terwujud dalam sistem Kapitalisme. Sebab kesejahteraan dalam sistem ini hanya diukur secara komunal, yakni dengan pendapatan perkapita.
Jaminan kesejahteraan yang demikian nyata hanya terwujud dalam negara yang menerapkan sistem Islam secara total. Adanya jaminan dalam sistem ini disebabkan politik ekonomi Islam menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh individu rakyat. Pelaksanaannya wajib berada di pundak negara. Sebab negara dalam Islam bertindak sebagai pelayan rakyat bukan pebisnis.
Peran penting inilah, yang menjadikan negara yang menerapkan aturan Islam tidak memerlukan program khusus untuk memenuhi gizi bagi rakyatnya, karena kebijakan negara dalam segala aspek memang mengharuskan terwujudnya jaminan kesejahteraan ini bagi seluruh rakyat dan tidak hanya bagi anak sekolah saja. Penerapan Sistem ekonomi Islam akan menjamin terwujudnya kesejahteraan melalui tercapainya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Apalagi sumber pemasukan yang akan didapatkan negara dari berbagai macam pos, yang dengan kekayaan negara akan menjadikannya mampu menjamin kesejahteraan rakyat.
Segala mekanisme Islam dalam menyejahterakan rakyat semakin meyakinkan dengan pejabat yang Amanah. Lahirnya pejabat yang amanah sebagai buah keimanan yang kuat, akan mencegah adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya termasuk memperkaya pribadi. Sungguh penerapan aturan Islam menjamin siapapun yang hidup didalamnya, niscaya akan terpenuhi kebutuhan pangan yang bergizi bagi semua lapisan rakyat.[]
(LM/SN)
