Program Makan Bergizi Gratis, Menguntungkan Siapa?
Oleh: Najma Nabila
LenSaNediaNews_Opini_Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pasangan pemimpin terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini direncanakan menyasar 82,9 juta penerima yang telah disepakati alokasi dana senilai Rp71 triliun rupiah di rancangan APBN 2025 (bbc.com, 26-2-2024). Program ini mulanya digadang-gadang akan melibatkan para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa
pihak swasta boleh terlibat dalam program makan bergizi gratis lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/corporate social responsibility). Hal ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan karena keterlibatan swasta yang notabene memiliki modal besar malah berpotensi menghambat keterlibatan pengusaha UMKM dalam proyek besar ini.
Program MBG seolah-olah mengedepankan kepentingan rakyat dengan mendongkrak perbaikan gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Namun, kenyataannya, dilaporkan dari liputan6.com bahwa sudah ada 46 perusahaan dari dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendatangkan 1,3 juta ekor sapi. Lagi-lagi hal seperti ini mengundang perkiraan akan adanya potensi celah KKN yang dilakukan di lapangan, apalagi dengan anggaran yang sangat besar.
Mindset kapitalis sekuler yang diemban dalam sistem pemerintahan saat ini sebenarnya tak mengherankan jika menghadirkan program-program yang berkedok memperhatikan rakyat tapi sebenarnya menguntungkan pihak penguasa. Dalam sistem ini, sulit berharap pada penguasa untuk benar-benar peduli pada rakyat tanpa pikiran berharap balas budi. Karena sudah jadi rahasia umum juga bahwa jabatan yang diperoleh oleh penguasa pun diperoleh dengan “modal” yang tidak sedikit dan menjadi politik balas budi, yang artinya berharap akan balasan yang lebih banyak setelah jabatan sudah didapatkan.
Dalam sistem Islam yang punya pengaturan menyeluruh tentang menjalani negara, kebijakan dibuat memang menjamin kesejahteraan seluruh umat, bukan hanya anak sekolah saja. Hal ini karena menjalani pemerintahan menjadi bagian dari memenuhi amanah yang dipertanggungjawabkan ke Allah, sehingga sifatnya memang mengurusi rakyat adalah bagian dari ketaatan pada Allah. Jika landasannya adalah ketaatan, maka menjalani amanah ini tidak hanya sekedar makan siang, tetapi lebih besar lagi hingga menjamin terwujudnya kesejahteraan melalui tercapainya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Apalagi negara Islam memiliki sumber pemasukan yang bukan bergantung pada swasta dan hutang luar negeri, melainkan mampu mengelola sumber dayanya untuk menjamin kesejahteraan rakyat.
Pejabat yang amanah adalah harapan oleh seluruh umat. Buah keimanan akan menghadirkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik dan terhindar dari korupsi. Dalam Islam, tak ada penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya pribadi karena landasan ketaatan tak akan membuat seseorang berani mengambil hak umat untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, kita perlu mencermati program-program yang dibawa saat kampanye para calon pemimpin, benarkah akan menguntungkan seluruh rakyat? Atau justru membawa kekayaan pada golongannya sendiri?
Wallahu a’lam bish shawwab.
(LM/SN)
