Benarkah Masyarakat Puas Terhadap Kinerja Pemerintah?
Oleh: Novita Dwi
LenSa Media News–Kepuasan publik terhadap 10 tahun kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 75 persen menjelang akhir jabatannya. Deputi Protokol dan Media Sekertariat Presiden yakni, Yusuf Permana mengatakan, hasil ini mencerminkan dukungan dan kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo serta kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan selama ini.
Yusuf Permana juga membeberkan bahwa tingkat kepuasan yang tinggi ini merupakan bukti bahwa upaya keras pemerintah dalam berbagai bidang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti soal infrastruktur, kesehatan, pendidikan, penanganan pandemi hingga pemulihan ekonomi.
Kinerja Pemerintah, Sudahkah Berhasil?
Mayoritas responden pemberantasan korupsi pada era pemerintahan Joko Widodo dinilai buruk, menurut Lembaga Survei Indikator Politik. Sebanyak 30,4 persen responden menyakini pemberantasan korupsi buruk. Sedangkan 7,3 persen responden meyakini pemberantasan korupsi dinilai sangat buruk, ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, yakni Burhannudin Muhtadi(nasional.tempo.co, 04-10-2024).
Hasil survei respon kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, seolah menunjukan bahwa selama ini pemerintahan telah baik dalam mengurus rakyat, hanyalah pencitraan belaka, karena kondisi rakyat yang sebenarnya menunjukkan kondisi yang tidak baik-baik saja pada aspek kesejahteraan seperti saat ini, masih banyak rakyat yang Kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk aspek terhadap pendidikan dan kesehatan.
Rakyat Butuh Kesejahteraan yang Merata
Sebagaimana yang diketahui dan dirasakan tahun ini, kenaikan harga bahan-bahan pokok yang sudah terjadi beberapa kali, hal ini membuat rakyat semakin sengsara, demikian pula terhadap biaya pendidikan yang semakin mahal khususnya di tingkat perguruan tinggi.
Tak hanya itu kenaikan PPN juga terjadi di masa pemerintahan Joko Widodo yang akan segera berakhir ini, yakni 11% di tahun 2022 dan pada tahun 2025 sudah direncanakan mengalami kenaikan sebesar 12% dan di masa akhir jabatan pemerintahan Joko Widodo, rakyat juga dikagetkan dengan rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Kebijakan pembangunan yang jor-joran selama 10 tahun ini, tidak memberikan efek kesejahteraan masyarakat, rakyat justru merasakan pahitnya perampasan lahan dan ruang hidup akibat pembangunan yang berlangsung.
Kesulitan hidup semakin terasa saat badai pengangguran menghantam dan pemerintah tidak memberikan solusi yang cemerlang. Tingginya angka kriminalitas tak terhindarkan akibat tekanan ekonomi, sementara di tingkat penjabat, korupsi semakin merajarela dan tidak teratasi.
Indikasi-indikasi fakta di lapangan menunjukan angka survei yang didapatkan tidak mewakili kepuasan masyarakat secara keseluruhan, hasil survei tersebut seolah bagian dari pencitraan untuk menutupi banyaknya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat bahkan mungkin untuk mengelabui rakyat.
Islam Mampu Memecahkan Problematika Kehidupan
Keberkahan dan kebaikan hidup hanya akan terwujud di bawah pengaturan kehidupan yang bersumber dari aturan Allah SWT. yang diatur secara terperinci sesuai fitrah manusia, termasuk dalam aspek ekonomi maupun politik. Islam telah memosisikan negara sebagai pengurus rakyat dalam berbagai aspek kehidupan.
Negara juga diberi tanggung jawab menerapkan Syariat Islam secara keseluruhan dalam bentuk undang-undang atau regulasi di tengah masyarakat, hingga mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keamanan.
Khilafah hadir sebagai pelayan umat, yang akan memenuhi segala kebutuhan umat, bukan menjadi pelayan kepentingan korporasi. Inilah misi mulia negara dalam islam, yakni mengurus rakyat dengan Syariat Islam untuk mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat.
Khilafah yang tegak diatas akidah Islam akan melahirkan pejabat hingga aparat yang handal, profesional dan tentu saja amanah serta beriman, pejabat seperti ini adalah buah dari penerapan sistem pendidikan berdasarkan akidah Islam dan sistem lainnya yang juga berlandaskan akidah Islam.
Mereka paham betul, tanggung jawab kepada Allah atas penunaian seluruh amanah kepemimpinannya di dunia, oleh karena itu mereka menjalankannya atas dorongan iman dengan upaya sebaik-baiknya, mereka menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari pencitraan yang diselimuti kebohongan.
Sistem ekonomi Islam misalnya, tidak akan membebani rakyat dengan pajak. Akan tetapi, menjamin kemudahan akses terhadap kebutuhan pokok maupun membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, hingga menjamin seluruh rakyat mampu mengakses seluruh harta milik mereka maupun harta kepemilikan umum, seperti BBM, Migas, Air, Listrik dan sebagainya.
Khilafah steril dari kepentingan bisnis korporasi yang mencari keuntungan besar disaat sekuruh rakyat nestapa. Sungguh hanya kepemimpinan Islam di bawah institusi khilafahlah yang mampu memberikan kepuasan hidup yang hakiki bagi masyarakat dan sejarah telah membuktikannya. Wallahualam bissawab. [ LM/ry ].
