Tiket Pesawat Melambung, Satgas Bisa Bendung?
Oleh. Ummu Haidar
LenSa MediaNews__ Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas atau satgas penurunan harga tiket pesawat, sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan bahwa bukan hanya bahan bakar Avtur saja yang berkontribusi membuat harga tiket pesawat mahal di dalam negeri. Namun terdapat aspek lain seperti beban pajak hingga beban biaya operasional.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan harga tiket pesawat di Indonesia tercatat paling mahal kedua di dunia. Di tingkat global, tingginya harga tiket maskapai udara di Indonesia hanya kalah dari Brasil. Sementara di ASEAN, Indonesia adalah negara yang rata-rata harga tiket pesawatnya paling mahal. (Kompas.com,14/07/2024)
Upaya Membendung Mahalnya Tiket Pesawat
Guna merespon keluhan masyarakat terkait melambungnya harga tiket pesawat. Pemerintah mengklaim telah menyiapkan berbagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan domestik. Salah satunya dengan membentuk satuan tugas (satgas). Satgas ini diharapkan mampu membuat harga tiket pesawat domestik lebih efisien.
Namun faktanya, keberadaan satgas tidak serta merta membuat masalah dunia penerbangan teratasi. Sejumlah persoalan dilematis butuh segera mendapatkan solusi. Mulai dari biaya operasional yang tinggi, aturan-aturan penerbangan antar kementrian dan lembaga yang perlu diubah dan disinkronisasi, keinginan maskapai agar ketentuan tarif batas bawah (TBB) dihapus dan tarif batas atas (TBA) direvisi, pajak dan bea masuk yang membebani pihak maskapai, potensi berkurangnya pendapatan negara jika penghapusan pajak dan bea masuk terealisasi, ketergantungan terhadap dollar yang tinggi, termasuk dugaan monopoli di industri aviasi. Kesemuanya menunjukkan harga tiket pesawat murah bagi rakyat semakin mustahil tuk terpenuhi.
Potret Kegagalan Sistem
Kondisi semacam ini tentu menyulitkan masyarakat yang hendak memanfaatkan moda transportasi udara. Atas nama keuntungan, peningkatan tarif jadi sebuah kelaziman. Hingga rakyat harus merogoh kocek dalam-dalam, untuk bisa menikmati moda transportasi yang dibutuhkan.
Inilah buah dari penerapan sistem kapitalisme sekuler. Ideologi yang berprinsip bahwa kebahagiaan ditentukan oleh banyaknya materi yang didapatkan. Maka wajar jika hubungan penguasa dan rakyatnya berbentuk transaksional. Dimana layanan hanya diberikan kepada siapa yang mampu membayar. Monopoli pun jadi kenyataan pahit yang sulit terhindarkan.
Sekularisme yang menihilkan peran agama mengatur kehidupan. Meniscayakan peran negara tak lebih dari sekedar regulator dan fasilitator semata. Lemah kontrol terhadap kelembagaan yang ada. Karena pengelolaan negara sebagian besarnya beralih ke swasta. Keberadaan satgas sejatinya menjadi bukti kegagalan lembaga dalam menjalankan tugasnya. Berharap satgas mampu membendung harga tiket pesawat yang melambung hanya sia-sia. Karena ia sejati potret Kegagalan sistem kapitalisme jua.
Transportasi dalam Islam
Transportasi merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat yang dijamin oleh negara. Islam mewajibkan negara untuk menyediakan transportasi yang nyaman, aman, cepat dan harga yang tak memberatkan.
Negara wajib mengatur dan menyediakan layanan tersebut. Pembiayaan layanan transportasi diambil dari kas negara (Baitul mal). Adapun sumber kas negara berasal dari jizyah, fai, kharaj, ghanimah, dan hasil pengelolaan sumber daya alam. Semua itu dimanfaatkan negara utk memberikan layanan yang prima.
Bagi negara, tujuan pengadaan transportasi adalah memberi pelayanan terbaik bagi rakyat. Bukan mencari keuntungan. Maka meski berbayar, tidak akan terasa mahal.
Demikianlah Islam menyediakan transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Keberadaan aturan Islam yang paripurna memastikan tersedianya layanan berkualitas prima. Maka menerapkan aturan Islam dalam kehidupan bernegara menjadi kebutuhan darurat untuk segera diwujudkan. Wallahualam.
