Menutup disparitas harga, Terbitlah Subsidi
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Lensa Media News–Isu seputar energi hijau atau motor listrik kembali mencuat. Tahun ini pemerintah telah mengalokasikan 11,8 juta ton biodiesel seiring dengan peluncuran campuran 35 persen minyak sawit untuk biodiesel atau dikenal sebagai B35 sebagai bentuk kontribusi pengurangan emisi transportasi.
Program ini dapat mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) sekitar 34,9 juta ton CO2. Kombinasi regulasi, informasi, dan insentif ini diyakini dapat mendorong efisiensi energi dan langkah-langkah mitigasi di sektor transportasi sebagaimana yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana.
Dadan menyatakan Indonesia sudah menyiapkan dana 455 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk memberikan subsidi penjualan sepeda motor listrik. Subsidi tersebut mencakup penjualan 800 ribu sepeda motor listrik baru dan konversi 200 ribu sepeda motor bermesin pembakaran (republika.co.id, 23/5/2024).
Insentif pajak dan subsidi ini untuk untuk menutupi kesenjangan harga (disparitas harga) antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional. Dengan target 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik roda dua di jalan pada 2030 mengaspal di jalan raya.
Dadan juga mengatakan, Kementerian ESDM terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung sehingga terbentuk ekosistem kendaraan listrik dengan memperbanyak pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) yang diperkirakan membutuhkan 32 ribu SPKLU pada tahun 2030 untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.
Demikian juga dengan ketersediaan pengisi daya di rumah dinilai sama pentingnya untuk menciptakan infrastruktur pengisian daya yang komprehensif. Untuk itu PT PLN menawarkan insentif seperti harga khusus peningkatan sistem kelistrikan dan potongan tarif pengisian daya semalaman. Langkah-langkah ini dirancang untuk mendorong lebih banyak penduduk mengadopsi kendaraan listrik dengan membuat pengisian daya menjadi nyaman dan hemat biaya.
Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang mengembangkan standar penghematan bahan bakar untuk kendaraan berat yang secara signifikan berkontribusi terhadap emisi CO2 di negara ini. Sekaligus sebagai kunci untuk menurunkan emisi dalam jangka pendek dan menengah.
Bisnis Tetap Bisnis
Upaya pemerintah terkesan hanya pencitraan untuk benar-benar berkontribusi dalam proyek dunia yaitu penurunan emisi karbon. Hingga muncul kebijakan pengalokasian dana untuk insentif pajak dan subsidi penjualan motor listrik.
Program motor listrik yang tahun lalu sudah mulai berjalan namun tidak sesuai harapan. Banyak pengusaha penjual motor listrik yang mengeluh penjualan tidak sesuai target meskipun ada subsidi dan insentif, pun meski ada kampanye digunakannya mobil listrik dalam gelaran even G20 atau WWF di Bali.
Sebab memang bukan teknologi motor atau mobil listrik ini masalah utama rakyat. Mereka masih bisa memanfaatkan transportasi publik meski juga tidak layak. Melainkan persoalan sulitnya lapangan pekerjaan, banyaknya PHK, pengangguran, harga bahan pokok naik, harga hunian mahal, kesehatan dan pendidikan mahal apalagi keamanan yang seolah emerintah menutup mata, menganggap persoalan ini tak pernah ada.
Artinya program subsidi dan insentif ini tetaplah bisnis. Dan hanya bisnis, sebagaimana jamak kita pahami sebagai watak kapitalisme yang menjadi ruh perekonomian negri ini. Mudahnya menganggarkan dana untuk motor listrik tak semudah untuk penyelenggaraan pendidikan, kesehatan atau fasilitas umum lainnya untuk rakyat yang memang dibutuhkan.
Pemimpin Islam Fokus Pada Kebutuhan Rakyat
Semestinya, pandangan para pemimpin kita fokus pada persoalan utama penyebab perubahan iklim ekstrem ini , yaitu pada tingkah polah negara kapitalis barat, yang merekalah sejatinya produsen karbon pemicu iklim ekstrem. Dengan modal besar yang mereka miliki membangun kerjasama atas nama investasi dengan negara-negara berkembang namun kaya sumber daya alam untuk dieksploitasi besar-besaran.
Indonesia adalah salah satu negara terkaya untuk urusan sumber daya alam, energi, hayati maupun hewani. Namun terpaksa tunduk kepada sistem penjajahan gaya baru ini dan bersedia menjadi jongos, dengan cara membeli teknologi hijau, motor listrik sekaligus menjadi pasar strategis bagi produk-produk barat tersebut.
Mekanisme seperti ini tak akan berhenti kecuali dengan dicabutnya sistem ekonomi kapitalisme ini. Sebab, dalam pandangan Islam, haram hukumnya bekerja sama dengan negara asing yang jelas melemahkan negara sendiri. Islam mewajibkan pemimpinnya hanya menjalankan syariat sebagai arahan untuk mengurusi urusan rakyatnya.
Perkara pemanfaatan kecanggihan teknologi, jelas Islam tidak mengharamkannya kecuali jika dengan adanya itu justru menzalimi hajat hidup orang banyak bahkan menciptakan bencana baru. Sebagaimana firman Allah Swt. , “Allah sekali-kali tidak akan menjadikan orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang yang beriman,” [TQS an-Nisa:141]. Wallahualam bissawab. [LM/ry].
