Refleksi Hari Kesehatan Nasional: Layanan Jauh dari Harapan
Oleh : Yuke Octavianty
(Forum Literasi Muslimah Bogor)
Lensa Media News – Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang selalu diperingati pada tanggal 12 November menjadi momen tersendiri sebagai pengingat tentang layanan kesehatan dalam negeri. Namun sayang, di hari peringatannya yang ke 59, justru pelayanan kesehatan makin mengecewakan. Mengapa demikian?
Layanan Kesehatan Jauh dari Harapan
Dalam peringatan HKN 2023, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memgingatkan betapa pentingnya arsitektur kesehatan untuk menghadapi pandemi (liputan6.com, 12/11/2023). Pandemi COVID 19 memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Demikian ucapnya di akun instagram resminya @smindrawati yang mengunggah gambar kartunis para tenaga kesehatan.
Scarring effect yang masih dialami di kebanyakan negara memberikan pukulan hebat, terutama di bidang fiskal dan ekonomi. Transformasi kesehatan merupakan kunci penting dan hal ini menjadi sesuatu yang telah, sedang dan terus diupayakan agar Indonesia mampu melangkah maju. Demikian diungkapkan Sri Mulyani.
Hari Kesehatan Nasional tahun 2023 bertemakan ‘Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju’. Majunya negeri ini sangat tergantung pada kualitas sumberdaya manusia. Sayangnya, begitu banyak persoalan kesehatan yang menghambat terwujudnya sumberdaya manusia. Tingginya angka stunting, kemiskinan, mahalnya layanan kesehatan dan kualitasnya pun jauh dari standar yang diharapkan.
Transformasi kesehatan semestinya lebih mengarah pada penyelesaian persoalan kesehatan yang belum terselesaikan hingga kini. Sistem ekonomi kapitalisme yang kini diterapkan menciptakan kendala besar. Pengaturan anggaran kesehatan melahirkan kebijakan kapitalisasi yang justru mencekik rakyat. Sektor kesehatan diserahkan pengaturannya kepada para kapitalis pemilik modal. Karena anggaran kesehatan yang dimiliki negara, tidak mampu mengcover seluruh kepentingan kesehatan rakyat. Alhasil, semua diserahkan kepada para pemilik modal. Karena posisi para pemilik modal sebagai “pengusaha”, otomatis semua bagian sektor kesehatan dijadikan “obyek bisnis” demi memperoleh keuntungan materi. Bukan untuk melayani kesehatan masyarakat. Dan konsep ini menjadikan setiap pelayanan kesehatan mahal harganya. Hingga ada ungkapan, kaum miskin tidak boleh sakit. Karena biaya kesehatan yang dibanderol tidak mampu dijangkau masyarakat.
Tidak hanya masalah kapitalisasi, sistem rusak ini pun tidak memprioritaskan transformasi ekosistem digital. Rakyat justru dipersulit oleh birokrasi pelayanan kesehatan. Berbagai persyaratan dan administrasi yang menyusahkan, mengakibatkan lambatnya pelayanan kesehatan. Tidak sedikit lambatnya pelayanan tersebut memakan banyak korban nyawa. Hal ini memperlihatkan gagalnya negara dalam menjaga nyawa rakyat.
Semestinya transformasi ekosistem digitalisasi dibangun demi memudahkan pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat di setiap wilayah negeri. Tidak berbeda antara pelayanan kesehatan di kota dan di desa. Semua ini terjadi karena diterapkannya sistem kapitalisme pada sektor kesehatan. Sistem ekonomi kapitalisme hanya menciptakan keterpurukan bagi masyarakat. Karena konsep ùtamanya bukan untuk melayani kepentingan rakyat. Namun untuk mencari keuntungan materi. Sungguh, konsep ini hanya menyisakan penyakit yang tak berkesudahan bagi masyarakat. Rakyat makin kesulitan menjangkau biaya kesehatan.
Kesehatan, Tanggung Jawab Negara
Dalam sistem Islam, layanan kesehatan merupakan kebutuhan rakyat yang mendasar dan prioritas utama dalam pelayanannya. Dan hal ini merupakan tanggungjawab negara.
Rasulullah SAW. bersabda,
“Sesungguhnya imam (khalifah) adalah junnah (perisai). Orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan pada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala, tapi jika ia memerintahkan yang selainnya, maka ia harus bertanggung jawab atasnya” (HR. Muslim)
Menyoal masalah kesehatan, negara-lah yang paling utama bertanggung jawab atas pemenuhannya. Sistem Islam dalam institusi khilafah akan menetapkan kebijakan yang amanah terkait kesehatan. Mulai dari infrastruktur kesehatan, pelayanan, teknologi pengobatan, pengadaan alat-alat kesehatan, transformasi digitalisasi kesehatan dan segala hal yang berhubungan dengannya disediakan khilafah. Tidak ada diskriminasi antara si kaya dan si miskin. Pemerataan infrastruktur dan pelayanan kesehatan pun merata hingga ke pelosok negeri. Dengan kualitas pelayanan yang prima dan berkualitas. Semua dipersembahkan untuk menjaga keselamatan dan nyawa rakyat.
Penyelenggaraan kesehatan ditetapkan khalifah dengan sistem ekonomi Islam. Bersumber dari Baitul Maal yang dikelola dengan amanah. Sehingga seluruh rakyat mampu menjangkau pelayanan kesehatan secara optimal, berbiaya murah bahkan gratis, karena seluruh biaya ditanggung kkhilafah.
Betapa sempurnanya pengelolaan berkonsep sistem Islam. Rakyat selamat, berlimpah rahmat.
Wallahu a’lam bisshowwab.
[LM/nr]
