Food Estate Gagal Menyejahterakan, Masih Percaya Pencitraan?
Lensa Media News-Proyek perkebunan singkong di Kalimantan Tengah mangkrak. Proyek sawah baru dengan luas lahan persawahan ter catatan 17.000 hektare tanah, tak tentu nasibnya. Sudah dua tahun berjalan, proyek Food Estate gagasan presiden Jokowi, tak mampu memberikan solusi. Malah, menimbulkan masalah.
Menurut penelusuran BBC News bersama LSM Pantau Gambut menemukan proyek Lumbung Pangan Nasional memicu persoalan baru. Bencana banjir yang semakin luas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka bercocok tanam. (bbc.com, 15/03/23)
Ketiadaan anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis, diakui sebagai penyebab mangkraknya proyek perkebunan singkong. Hal ini diklaim oleh Pejabat Kementerian Pertahanan. Sedang adanya kekurangan dalam pelaksanaan food estate diakui oleh Pejabat Kementerian Pertanian.
Dua pernyataan cukup untuk menggambarkan ketidaksiapan dan kegagalan proyek nasional ini. Padahal, kadung dicitrakan sebagai gagasan cemerlang. Sebagaimana saat di forum G20, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membanggakan program lumbung pangan yang menurutnya bisa berkontribusi untuk ketahanan pangan global. (muslimahnews.net, 23/03/2023)
Pencitraan dalam sistem Kapitalis Demokrasi di atas, tentunya tidak akan ditemukan dalam sistem pemerintahan Islam. Setiap proyek dijalankan dengan kepentingan rakyat. Sebab negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk pangan. Jaminan negara dalam kondisi apa pun atas kesediaan barang-barang pangan, sehingga sektor pertanian dianggap salah satu sumber primer ekonomi yang apabila ada masalah, akan segera ditangani.
Dalam menghadapi masalah krisis pangan, negara Islam akan mencari akar masalah dan solusi komprehensif, dikembalikan pada hukum syara. Dipastikan bukan solusi food estate yang selalu gagal, syarat pencitraan. Memang masih percaya? Sri Ratna Puri, Pegiat Opini.[LM/IF/ry].
