Pembentukan Satgas Atasi Kenaikan Tiket Pesawat, Mungkinkah?


Oleh : Asha Tridayana, S.T.

 

 

LenSa MediaNews__ Transportasi menjadi hal penting untuk menunjang aktivitas manusia. Terlebih bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi seperti bekerja dengan lokasi jauh dari tempat tinggal bahkan antar daerah atau pekerjaan yang memang mesti berkeliling ke tiap-tiap wilayah. Kebanyakan orang memilih untuk menggunakan transportasi pribadi daripada umum dengan alasan keterbatasan fasilitas yang mengurangi kenyamanan selama berkendara. Sementara jika fasilitas memadai, dapat dipastikan biaya tiket pun menjadi mahal.

 

 

Seperti yang terjadi pada sistem penerbangan negara ini. Pesawat memang dikenal sebagai transportasi yang cepat dan nyaman sehingga tidak sedikit yang menggunakannya apalagi bagi ekonomi kelas atas. Namun, tidak semestinya jika harga tiket dipatok mahal sekalipun pengguna pesawat rata-rata orang kaya. Karena pesawat juga merupakan fasilitas transportasi umum yang seharusnya dapat dinikmati semua kalangan.

 

 

Menyikapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan pembentukan satuan tugas (Satgas) yang berfungsi mengatur harga tiket pesawat agar lebih efisien. Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya. Pihaknya pun menjelaskan penyebab tingginya harga tiket dipengaruhi banyak hal seperti bahan bakar, beban pajak dan biaya operasional. (tirto.id, 14-07-24)

 

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menjelaskan saat ini sedang melakukan efisiensi penerbangan seperti evaluasi Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar sehingga diidentifikasi rincian pembentukannya berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan. Hal ini mesti dilakukan mengingat harga tiket Indonesia menduduki peringkat kedua termahal di dunia setelah Brazil. (money.kompas.com, 14-07-24)

 

 

Mahalnya tiket pesawat bukan lagi hal baru, tetapi menjadi keresahan masyarakat yang tidak kunjung terselesaikan. Penyebabnya layanan transportasi dijadikan ladang bisnis terlebih terdapat monopoli dalam penyelenggaraannya. Sehingga tidak mustahil jika harga tiket akan terus naik karena tidak ada standar dan kewenangan bukan ditangan negara. Pihak swasta atau pemilik layanan penerbangan menjadi leluasa dalam mengendalikan aturan penggunaan pesawat.

 

 

Ditambah lagi, negara tidak lagi berkuasa menentukan penyelenggaraan transportasi, bahkan semakin lemah dan tidak mampu menuntaskan masalah. Sehingga negara semakin kehilangan peran dan tanggung jawabnya. Terlihat dari upaya yang dilakukan yakni pembentukan satgas yang pada dasarnya tidak berdaya sebagai lembaga yang ada. Tidak lebih dari formalitas semata yang realitanya tidak bisa mengendalikan laju kenaikan tiket pesawat dan berbagai masalah yang muncul.

 

 

Hal ini terjadi karena negara masih saja menerapkan sistem kapitalisme di segala aspek kehidupan. Menjadikan segala hal sebagai lahan bisnis dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Negara hanya sebagai regulator yang memfasilitasi para pemodal atau pengusaha untuk memupuk kekayaan dengan memalak rakyat. Negara tidak lagi menjamin kebutuhan rakyat agar tercukupi tetapi malah terjadi hubungan jual beli yang hanya menguntungkan negara.

 

 

Sementara dari sudut pandang Islam, transportasi merupakan kebutuhan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Fungsi negara sebagai rain atau meriayah segala urusan umat termasuk fasilitas transportasi akan mewujudkan berbagai kemudahan sehingga seluruh rakyat dapat menikmatinya tanpa terkecuali. Apalagi negara yang menerapkan Islam akan memiliki sumber pemasukan dari berbagai pos. Hal ini sangat memungkinkan negara memberikan fasilitas memadai dengan biaya terjangkau bahkan gratis.

 

 

Di samping itu, dalam kepengurusan setiap kebutuhan umat akan ditangani oleh sumber daya manusia (SDM) yang amanah dan kompeten sehingga selama pengelolaan dapat efektif dan efisien. Biaya yang dialokasikan tepat sasaran, tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab karena menyadari pertanggungjawabannya hingga akhirat.

 

 

Terlebih lagi dengan negara menerapkan Islam secara menyeluruh dan komprehensif maka segala bidang akan saling bersinergi membangun negara menjadi kuat dan stabil tanpa intervensi pihak lain. Bukan hal mustahil atau angan-angan semata kehidupan seluruh umat akan lebih baik dan menuju peradaban Islam yang gemilang. Allah swt berfirman, “Untuk setiap umat di antara kamu (umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya) Kami jadikan peraturan (syari’at) dan jalan yang terang.” [QS. Al-Maidah (5): 48]

Wallahu’alam bishshawab.

Please follow and like us:

Tentang Penulis