HET Bukan Solusi
Penetapan batas harga bahan baku yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Dimana bertujuan agar terjangkau oleh produsen didukung oleh kebijakan lain yakni eksportir diwajibkan memasok bahan baku ke dalam negeri. (Liputan6.com 27/01/2022)
Mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) bagi eksportir bahan baku minyak goreng diberlakukan oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Mekanisme ini akan berlaku bagi seluruh produsen minyak goreng di dalam negeri. Selain Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) per tanggal 1 Februari 2022 Menteri Perdagangan juga mengatakan akan memberlakukan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng.
Eko Listiyanto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan DMO dan DPO ini memang bisa menjadi opsi untuk stabilisasi harga dalam jangka pendek. Tetapi akan sulit diterapkan dalam jangka panjang. Pasalnya, jika kebijakan tersebut dilakukan terus menerus maka akan berdampak merugikan petani kelapa sawit.
Senada dengan namanya, sistem kapitalis selalu menawarkan solusi yang hanya menguntungkan para pemilik modal. Karena dengan berlakunya kebijakan di atas maka perusahaan akan sangat diuntungkan. Perusahan akan dengan mudah mendapat bahan baku dengan harga murah dan sebagian besar hasil produksinya bisa diekspor keluar negeri.
Berlawanan dengan Khilafah yang menjalankan sistem ekonomi Islam. Dalam Islam negara wajib menyediakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan papan. Khilafah akan menjaga sistem produksi agar stok bahan pokok tetap tercukupi dan menjaga sistem distribusi agar terwujud pasar sehat dan mengawasi rantai tata niaga agar kondisi ekonomi pasar tetap efisien dan stabil. Khilafah juga mengikuti penentuan harga sesuai mekanisme pasar. Kemaslahatan Islam dan kaum muslimin adalah prioritas dalam khilafah . Maka Islam adalah solusi tunggal dalam mengatasi persoalan kenaikan harga.
Wallahu a’lam bishshawab.
Nurul Amalia, Bogor
[if/LM]
