M Muhib: “Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin Belum Memenuhi Harapan Umat”
Reportase – PKAD – M. Muhib HR, Pengamat Politik dan Sosial (FUPS) Forum Ummat Peduli Syariah memandang kinerja Jokowi dan Ma’ruf amin. Ia pun menanyakan: “Dapatkah memenuhi harapan ummat islam (mayoritas) atau tidak ? Maka yang paling pas dan wajar jika kita melihat dari sampel yang banyak bukan dari sampel yang kecil yaitu kaum Muslimin itu sendiri Rabu, 29 Desember 2021.
“Kebijakan pemerintah seharusnya di utamakan kepada umat Islam (mayoritas), kenyataannya terbalik 360 derajat”.
Melihat kinerja kepemimpinan Jokowi dan Ma’ruf amin yang jauh dari harapan rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan negeri ini dipimpin dengan menggunakan asas kapitalisme dan sekularisme,” kata Muhib.
Beberapa isu yang disoroti Muhib ialah:
Pertama, isu radikalisme. Ini digunakan sebagai isu utama dalam kehidupan bernegara bahkan di sampaikan pada pelantikan presiden dan wakil presiden dan dalam pembentukan Kabinet. Sehingga berimplikasi pada lemahnya upaya perlawanan hukum dan isu ini membungkam pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan serta menimbulkan kecurigaan (perpecahan) di tengah-tengah masyarakat.
Kedua, adanya agenda moderisasi beragama. Hal ini bisa dilihat menimbulkan krisis identitas akan jati diri (Muslim) dan menciptakan Islamophobia. sehingga mengambil Islam moderat dan Islam liberal kemudian muncul paham semua agama benar. Bahkan moderisasi beragama menggiring umat ini menjadi sekuler.
Ketiga, kehidupan sosial ekonomi makin mengarah pada neo-kapitalisme atau neo-liberalisme, jadi sumber daya alam dan sumber-sumber strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak makin di kuasai oleh swasta asing maupun lokal atau oligarki. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil lebih berpihak kepada oligarki.
Menurut M. Muhib HB Kesalahan kebijakannya adalah mengidentifikasi solusi dan masalahnya dan Islam adalah solusi problem bangsa ini yang sebenarnya. Mestinya kebijakan yang diambil adalah untuk mensejahterakan masyarakat banyak bukan untuk mensejahterakan sekelompok golongan (oligarki) apalagi swasta asing dan lokal.
(Hanif Kristianto, Analisis Politik dan Media) .
[ry/LM]
