Komisi IX di Insight PKAD:”UMP NAIK, PAJAK JUGA NAIK, PEMERINTAH GUYON?”
Reportase – PKAD —Merespon wacana kenaikan UMP di tahun 2022, Komisi IX DPR RI F-PKS Kurniasih Mufidayanti menyampaikan pihaknya mengusulkan di dalam pengambilan keputusan kebijakan sebaiknya pemerintah mengajak duduk bersama seluruh stakeholder yang terkait.
“Dewan pengupahan seharusnya diajak bicara, didengarkan dulu. Kemudian ada Serikat Pekerja yang juga perlu diajak bicara. Harus ada duduk bersama mendengarkan kebutuhan-kebutuhan dan apa yang sebenarnya dirasakan oleh teman-teman pekerja,” tegas Kurniasih.
Kemudian, “Kalau tadi 4 juta naik Rp40.000 kemudian pajak naik 1%. Itu namanya in out ya. Numpang lewat doang itu mas. Jadi ini rasanya perlu ditinjau ulang ya,” Ungkapnya dalam Insight ke-104 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): UMP 2022 NAIK: HURU HARA NASIB PEKERJA IMBAS UU CIPTA KERJA? Senin (22/11/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.
Kurniasih menyampaikan, yang kedua, kenaikan UMP ini harus mengacu kepada standar hidup di masing-masing provinsi dan daerah yang berbeda-beda. Artinya ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dasar. Yang harus menjadi patokan itu adalah kebutuhan dasar kehidupan.
“Bayar kontrakan aja naik terus, bayar listrik naik terus. 50.000 kira-kira kalau buat beli pulsa tadi kata Bapak tuh yang nggak cukup juga sih Pak ya. Untuk kuota data buat anak-anak sekolah daring, udah habis deh kayaknya kalau anak-anaknya sekolahnya daring. Artinya kebutuhan-kebutuhan di masa pandemi ini sangat berat,” tuturnya lagi.
Belum lagi bagi pekerja yang status pekerjaannya terjadi pengurangan jam kerja karena masa pandemi. Yang berarti secara pendapatan berkurang, ditambah lagi kenaikan UMP hanya sedikit sehingga kurang signifikan.
Oleh karena itu, Kurniasih juga menyampaikan pihaknya meminta kepada pemerintah agar bantuan penerima upah ini, BSU, realisasi pencairan BPU BSU bisa dipercepat. Dengan sistem ekonomi yang baru ini ia berharap pemerintah bisa lebih adil dan lebih realistis melihat kebutuhan dasar. Karenanya pihaknya meminta kepada pemerintah untuk duduk bersama.
“Tapi kalau kenaikan 1% rasanya kok itu kayak bercanda gitu ya, kayak main-main gitu loh, kaya guyon gitulah kalau menurut saya orang Jawa nih. Naik 1% terus ada pajak 1% itu in-out itu namanya. Sama aja nggak naik. Itulah kurang lebih pandangan dari kami seperti itu,”tutupnya.
(Hanif Kristianto, Analisis Politik dan Media) .
[ry/LM]
