Rakyat Tercekik, Buah Sistem Kapitalistik
Oleh Yuke Octavianty, SP.
(Pegiat Literasi Dakwah)
Lensa Media News – Wacana penetapan pajak untuk bahan sembako terus bergulir. Dilansir dari geloranews.com (9/6/2021), pemerintah merencanakan penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk sembako, mulai dari beras, jagung kedelai, garam hingga daging. Sontak kabar tersebut membuat para rakyat semakin terbelalak. Ikatan pedagang pasar Indonesia (Ikappi) menolak keras rencana pemerintah tersebut. Jelas keputusan ini sangat membebani rakyat (tempo.com, 10/6/2021).
Apalagi masa pandemi belum berakhir. Penetapan ini semakin menjungkirbalikkan daya beli masyarakat karena ekonomi negara masih kacau luar biasa. Tarif umum PPN yang akan dikenakan berkisar 1% – 25% (cnbc.indonesia.com, 10/6/2021). Miris, setiap pembelian sayur, beras atau jenis sembako lain dibebani pajak.
Tak hanya sembako, pemerintah pun berencana mengenakan pajak pertambahan nilai pada jasa pendidikan (sekolah) (kompas.com, 10/6/2021). Padahal sebelumnya, sekolah tidak pernah dikenai PPN. Sementara, keadaan berbalik juga ditetapkan pemerintah. Pemerintah justru memberikan sejumlah insentif perpajakan untuk pembelian mobil mewah, hingga diskon pajak (PPnBM) 100% alias nol persen pajak untuk pembelian mobil mewah (cnbc.indonesia.com, 9/6/2021).
Ekonom Senior CORE Piter Abdullah mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak menaikkan ataupun menambah barang kena PPN terutama barang kebutuhan primer yakni sembako (cnbc.indonesia.com, 9/6/2021). Justru hal ini membuat rakyat semakin menderita. Selain itu, keputusan ini juga memperlambat pemulihan ekonomi negeri. Demikian lanjut Piter Abdullah (cnbc.indonesia.com, 9/6/2021).
Sungguh ironi, saat umat membutuhkan bantuan negara untuk pemulihan ekonomi, mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan hingga kesehatan. Pemerintah malah menetapkan kebijakan yang “mencekik” nasib rakyatnya, angkat tangan terhadap fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan bagi umat.
Pemerintah dinilai tak memiliki prioritas dalam menyelesaikan masalah pokok yang tengah dihadapi umat. Saat ini umat butuh bantuan kebutuhan primer, justru kebijakan pemerintah malah mengarah pada kebutuhan tersier, seperti menggenjot pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Sungguh, tak masuk logika. Persamaannya, sebetulnya umat butuh makan, malah diberi batu bata. Tak logis adanya.
Sistem kapitalisme yang sekarang kita jalani sungguh sistem yang cacat. Cacat metode pasti melahirkan kebijakan-kebijakan fasad (rusak). Tentu, sangat menampar nasib umat. Para kapitalis hanya memikirkan kantong-kantong pribadi dan golongannya. Pundi-pundi harta yang harus selalu terisi penuh tanpa memikirkan bahwa kebijakannya membunuh rakyat secara sadis.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَـتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَا لْـكُفَّا رَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَا تَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.” (QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 57)
Pemimpin dalam Islam adalah pribadi yang penuh takwa dan amanah dalam menyelesaikan masalah. Sistem Islamlah satu-satunya sistem sahih yang mendukung dan menciptakan pemimpin amanah dalam melayani umat. Sistem Islam akan terwujud sempurna dalam wadah Khilafah dalam metode Kenabian. Rahmat Allah pun tercurah dari langit dan bumi. Allah rida. Wallahu a’lam bisshowwab. [LM/Mi]
