Anggaran Baju DPRD Berbahan Louis Vuitton, Matinya Empati di Tengah Pandemi
Oleh: Chaya Yuliatri, S.S.
(Aktivis Muslimah dan Pegiat Literasi)
Lensamedianews.com-Rencana pengadaan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang mengundang hujan kritik dari banyak pihak (kompas.com, 11/8/2021). Polemik mencuat tersebab anggaran yang fantastis, dan penggunaan bahan merek ternama seperti Louis Vuitton dan Thomas Crown. Mereka dinilai tidak peka terhadap krisis yang tengah menimpa masyarakat saat ini. Usai menuai hujatan, DPRD Kota Tangerang akhirnya memutuskan membatalkan anggaran untuk pakaian dinas tersebut.
Hilangnya Kepekaan
Walaupun rencana ini akhirnya dibatalkan, nyatanya aroma ketidakpekaan terus menguat. Para pejabat dinilai kehilangan empati saat melihat kondisi masyarakat yang hampir kolaps. Rakyat kecil harus berjuang mengais rupiah agar bisa bertahan hidup. Sementara, para pejabat sibuk mengurusi pakaian dinas. Bukankah kondisi ini semakin memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin?
Urgensi Pengadaan Pakaian Dinas Bermerek
Agaknya para pejabat lupa bahwa uang yang mereka belanjakan adalah uang rakyat. Harusnya mereka tidak bersikap konsumtif, apalagi sekadar mementingkan penampilan. Alih-alih dianggarkan untuk menangani wabah, justru untuk belanja yang tidak berfaedah.
Distrust Masyarakat Terhadap Penguasa
Tak ayal berbagai kebijakan tidak jelas tersebut memperkuat distrust masyarakat terhadap penguasa. Pemerintah nyata telah gagal dalam mengatasi pandemi, dan situasi semakin tidak terkendali. Berbagai kebijakan tambal sulam yang diambil, semakin menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat. Regulasi bantuan yang tidak jelas, justru menjadi lahan subur korupsi.
Kapitalisme Sumber Kesengsaraan
Karut-marut ini akan terus berlanjut selama sistem kapitalisme diterapkan. Sistem ini telah membuat jurang lebar antara penguasa dan rakyat. Penguasa hanya akan memprioritaskan kepentingan para pemilik modal. Sedangkan, hubungan dengan rakyat adalah sekadar berbisnis. Para pejabat minim kepedulian terhadap nasib rakyat. Mereka justru sibuk membuat kebijakan yang semakin menyengsarakan.
Kondisi ini jelas berbanding terbalik dengan sistem Islam. Pemimpin dalam Islam benar-benar meriayah umat dengan maksimal. Karena, pertanggungjawaban mereka bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau berprinsip sangat hati-hati (wara’) dalam menggunakan fasilitas negara. Dikisahkan suatu waktu putra beliau ingin membicarakan urusan keluarga dengan ayahnya. Khalifah Umar yang saat itu masih berada di ruang kerjanya, bergegas mematikan lampu penerangan. Sang putra pun merasa heran dan bertanya kepada ayahnya. Khalifah Umar menjelaskan bahwa lampu yang dipakainya itu untuk bekerja sebagai pejabat negara, minyak untuk menghidupkan lampu dibeli dengan uang negara. Karena putranya ingin membahas masalah keluarga, maka fasilitas tersebut tidak boleh digunakan. Beliau pun meminta pembantunya untuk mengambilkan lampu pribadi miliknya. Sungguh luar biasa sikap yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar. Beliau tidak mau memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Sayangnya, kondisi ini tidak akan kita dapati dalam sistem rusak kapitalisme. Para pejabat tidak sungkan memakai fasilitas negara, dan justru menuntut lebih. Bahkan, tidak sedikit oknum yang memakan hak rakyat dengan jalan korupsi. Hal ini sangat wajar terjadi dalam sistem demokrasi kapitalisme. Karena, untuk mendapatkan jabatan, mereka harus mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Sehingga, ketika menjabat, yang menjadi tujuannya adalah balik modal. Segala cara dihalalkan demi memperkaya diri. Bertahan dalam sistem ini, ibarat berkubang dalam lumpur, tidak akan membawa kebaikan sedikit pun. Sudah saatnya umat bangkit dari keterpurukan. Campakkan sistem rusak, dan kembali kepada sistem Islam yang hakiki. [LM/Mi]
