Peran Penting Negara dalam Upaya Mitigasi Bencana
Oleh: Islamiah Nursalim, S.Si.
Lensa Media News – Beberapa waktu terakhir, Indonesia kembali diguncang bencana alam di berbagai wilayah. Salah satu yang terbaru, yaitu gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Malang dan sekitarnya. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi serta merusak berbagai fasilitas umum. Menurut BMKG, buruknya struktur bangunan menjadi salah satu penyebab banyaknya rumah dan bangunan yang rusak. Wilayah Indonesia memang dilalui oleh jalur Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik (Bppt.go.id).
Kondisi ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi. Menurut World Risk Index Tahun 2020, Indonesia memiliki risiko bencana alam ekstrim sebesar 10,24%. Maka berpeluang sewaktu-waktu terjadi bencana tidak terduga dan akan menimbulkan risiko tinggi apabila tidak ada upaya mitigasi bencana yang memadai.
Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi negara agar lebih serius dalam melakukan upaya mitigasi bencana khususnya pada tahap pra bencana. Sejauh ini, kebanyakan hanya berfokus pada langkah tanggap darurat ketika bencana tersebut sudah terjadi. Sehingga, akibatnya adalah banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang tak dapat terelakkan di lapangan. Ujung-ujungnya rakyat menjadi korban akibat kebijakan mitigasi yang belum terorganisir dengan baik. Padahal, dibutuhkan perencanaan yang matang dalam upaya mitigasi sebelum bencana itu terjadi agar korban dan kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir.
Kerugian materi yang ditimbulkan akibat gempa bumi yaitu kondisi bangunan ataupun infrastruktur yang tidak tahan gempa. Maka, upaya pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan dan perbaikan infrastruktur. BMKG sendiri pun menyatakan bahwa untuk mengantisipasi potensi risiko gempa bumi di Indonesia yaitu dengan menerapkan building code yang ketat dalam membangun struktur bangunan. Bangunan tahan gempa wajib diberlakukan di daerah rawan gempa.
Sebagai upaya antisipasi saat bencana akan terjadi, pemerintah sudah pernah menyediakan teknologi sistem peringatan dini di beberapa wilayah yang rawan, tapi belum mampu dimaksimalkan fungsinya. Selain itu, banyak ditemui di lapangan yang menyalahgunakan teknologi tersebut dan rawan pencurian terhadap alat.
Tentu tidak hanya mengandalkan early warning system ini, negara juga seharusnya bisa memaksimalkan hasil kajian para ahli maupun ilmuwan dan bisa menjadi rujukan bagi mereka dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana nantinya. Jangan sampai hasil riset yang mereka lakukan sama sekali tidak ‘dilirik’ dan diabaikan oleh pemerintah ataupun orang-orang di wilayah setempat atas dasar kepentingan tertentu.
Selain tataran teknis, upaya lainnya adalah menyiapkan masyarakat agar terkondisikan saat bencana terjadi. Kualitas SDM yang ada perlu ditingkatkan agar selalu siap siaga dalam menghadapi bencana. Prof. Fahmi Amhar (Peneliti Utama BIG) dalam satu tulisannya mengatakan bahwa “tanpa manusia-manusia yang berintegritas (shiddiq), kredibel (amanah), pembelajar (fathanah), serta senantiasa mendokumentasi dan mengomunikasikan gagasannya (tabligh), maka infrastruktur yang dibangun akan salah sasaran, salah desain, salah instalasi, salah operasi dan tentu saja salah rawat.” Tentu infrastruktur yang dibangun seberapa canggih pun tidak akan bisa maksimal penggunaan dan pemanfaatannya jika tidak dibarengi dengan hadirnya manusia-manusia yang berkualitas.
Permasalahan terkait mitigasi bencana termasuk tersistemik dan terstruktur. Negara harus serius dalam mengatasi hal ini karena menyangkut nyawa manusia. Berbagai upaya yang telah dilakukan tidak akan bisa maksimal ketika posisi negara hanya sebagai fasilitator bukan sebagai pengurus rakyat. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan akhirnya tidak menjadikan rakyat sebagai prioritas utama. Negara juga akan sulit memberikan dukungan penuh dari segala sisi dalam pengadaan dan pengembangan teknologi mitigasi bencana sebab terkadang berbenturan dengan kebijakan atau kepentingan tertentu.
Selain itu, belenggu hidup di dalam sistem kapitalis hari ini, mencetak manusia-manusia yang tidak memiliki integritas dan kredibilitas, hilangnya sifat amanah dari para penguasa maupun pemangku kebijakan, seringkali menyalahkan wewenang demi kepentingan materi. Oleh karena itu, Islam telah memberikan panduan agar kepemimpinan umat dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki sikap amanah dan takwa yang tinggi. Dengan bekal ini, lahir visi-misi kepemimipinan demi kepentingan rakyat. Mereka juga akan serius dalam menyiapkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana alam. Karena kelak kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Wallahu a’lam bishshawab.
[ah/LM]
