Market Mechanism Vaksin Covid: Pemilik Modal Untung, Rakyat Makin Buntung
Oleh: Rery Kurniawati Danu Iswanto (Praktisi Pendidikan)
Lensamedia.com– Baru-baru ini sebagaimana dikutip dari Tempo.co, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 akan tersedia dalam jenis subsidi dan non-subsidi. Untuk harga vaksin non-subsidi akan bergantung pada mekanisme pasar (market mechanism) (Tempo.co, 06/09/2020).
Mekanisme pasar adalah hal yang dilakukan dunia usaha untuk menentukan harga pasaran suatu produk yang baru diproduksi. Hal ini lazim dilakukan pada produk komersial seperti baju, barang elektronik, makanan, dan lain-lain. Sedangkan untuk komoditi yang berupa kebutuhan dasar masyarakat seperti obat-obatan, termasuk vaksin, tentu penentuan harganya tidak bisa diberlakukan melalui mekanisme pasar.
Bukan tidak mungkin akan terjadi kenaikan harga yang sangat fantastis seperti halnya terjadi pada kenaikan harga masker dan hand sanitizer di awal masa pandemi. Orang-orang yang mencari keuntungan akan memanfaatkan momen ini sebagai lahan bisnis yang menguntungkan.
Sedangkan rakyat yang tidak mempunyai uang untuk membeli vaksin hanya bisa pasrah menerima risiko kesehatan yang mengancam diri dan keluarganya. Begitulah para pemilik modal makin untung, sedangkan rakyat makin buntung.
Rupanya di tengah himpitan masalah ekonomi akibat pandemi, rakyat masih harus berjuang sendiri untuk menjamin kesehatannya. Vaksin Covid-19 yang kabarnya sudah diproduksi tidak lantas membuat rakyat bernapas lega karena akan segera terbebas dari virus tersebut.
Produksi vaksin ini justru dijadikan ladang bisnis para kapitalis. Sebagaimana komoditi komersil, mereka pun akan menentukan harga vaksin ini melalui mekanisme pasar. Bagaimana seharusnya negara menyelesaikan permasalahan ini?
Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh dalam urusan rakyatnya. Hal ini berdasarkan dalil umum tentang peran dan tanggung jawab imam/khalifah untuk mengatur urusan rakyat. Rasulullah Saw. bersabda, “Pemimpin yang mengatur urusan manusia (imam/khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Al Bukhori dan Muslim).
Jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi rakyat. Sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan jaminan kesehatan gratis bagi rakyatnya termasuk dalam hal penyediaan vaksin Covid-19 gratis untuk semua rakyat tanpa terkecuali. Negara mungkin berdalih saat ini keadaan ekonomi tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.
Miris memang, di negara yang konon melimpah ruah sumber daya alam baik di darat maupun di laut, di dalam bumi, maupun yang bertebaran di atasnya, ternyata negara tidak mampu memanfaatkan semua sumber daya itu untuk kepentingan rakyat. Hal ini tentu saja karena pengelolaannya menggunakan sistem kapitalis dimana para pemilik modal (kapital) dapat menguasai sumber daya alam milik negara.
Lain halnya jika negara menerapkan sistem Islam, akan sangat mudah bagi negara untuk menyediakan vaksin gratis. Karena meski belum mampu memproduksi vaksin sendiri dan harus membeli ke negara lain, negara punya banyak biaya untuk mendapatkan vaksin tersebut.
Saat ini rakyat masih harus ikhtiar dan bersabar menggunakan segala kemampuan yang ada untuk menjamin kesehatan diri dan keluarganya masing-masing. Semoga, meskipun vaksin tak terbeli, rakyat mampu menjaga diri dan pandemi segera pergi.
Wallahu a’lam bishshawab.
(Ah)
