Takut Pilkada, Pilih Sistem Alternatif Saja
Hasil survei Charta Politika dan Indikator Politik menunjukkan, sebagian besar masyarakat menginginkan pilkada 2020, ditunda. Karena takut terpapar korona. Penundaan senada, juga disarankan oleh para pakar, menimbang kasus Covid-19 di Indonesia, yang belum mereda. Apalagi saat ini, Indonesia sedang berada di posisi puncak penyebaran. Pernah di atas angka empat ribu positif, dalam hitungan perharinya.
Namun, saran ini dinyatakan oleh anggota DPR RI, Guspardi Gaus, tidak tepat. Sebab Covid-19, bersifat dinamis. Jumlahnya naik turun. Diperkuat lagi, dengan pernyataan serupa dari Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, Pilkada 2020 sesuai jadwal, karena tak tahu kapan pandemi berakhir. Tapi, apakah sudah ada jaminan negara, bahwa masyarakat akan baik-baik saja?
Dari itu, diperlukan langkah alternatif lain dari pemerintah negeri ini. Bila kebutuhan akan pejabat daerah, memang tak bisa digeser waktunya, tinggal tunjuk langsung saja. Seperti yang dicontohkan Rasul Saw. Selain hemat dan cepat, rakyat pun bisa selamat. Terlindungi dari aktifitas yang rentan terhadap adanya paparan.
Toh, bila boleh jujur, penyelenggaran pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, baik pejabat daerah maupun pusat, tetap meninggalkan permasalahan. Malah lebih parah, dibanding rezim sebelumnya. Korupsi, semakin menggila. Manipulasi data suara, keributan antar partisipan, kebenaran bisa ditukar dengan uang, dan masih banyak kerusakan yang lainnya. Semua adalah gambaran ciri khas dari kinerja para pejabat terpilih, setelah pemilu pada sistem kapitalis sekuler.
Maka, sudah saatnya untuk menengok pada sistem alternatif yang Islam tawarkan. Penunjukan pejabat oleh khalifah, akan memenuhi tujuh syarat syar’i bagi para pejabat. Dengan syarat tambahan keutamaan, bila memang diperlukan. Sehingga kebijakan yang akan diambil, selalu berdasar pada patokan syariat. Tak akan berani menciptakan ketakutan pada masyarakat.
Wallahu a’lam bishshowab.
Sri Ratna Puri, Bogor
[LM]
