Generasi Berkualitas, Hanya Mimpi
Oleh: Fatimah Nafis
LenSa MediaNews__ Makan Bergizi Gratis (MBG) bikin miris. Betapa tidak, program andalan yang diluncurkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih 2024, Prabowo-Gibran tersebut kini menuai polemik. Program ini katanya bertujuan mewujudkan generasi berkualitas, karena mengacu pada standar kecukupan gizi dengan menu 4 sehat 5 sempurna, namun detail skema anggaran dan pelaksananya belum matang. Anggaran awal yang dibutuhkan yakni Rp100-120 triliun per tahun, namun hanya disepakati Rp71 triliun, itupun diberikan secara bertahap sesuai arahan Badan Gizi Nasional dengan jumlah penerima 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota. (cnbcindonesia.com)
Belum selesai dengan polemik anggaran yang bakal dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi, kini hadir wacana pergantian susu sapi dengan susu ikan yang merupakan susu analog hasil dari Hidrolisat protein ikan yang diolah menyerupai susu. Itu berarti susu yang disajikan terkategori ultra process food yang pasti minim nutrisi bahkan berakibat pada gangguan kesehatan. Bagaimana mungkin mewujudkan generasi berkualitas, stunting dan gizi buruk saja belum terselesaikan, kini ditambah dengan salah kelola pangan.
Pemerintah mengklaim program MBG ini akan membantu petani skala kecil, hanya saja petani tidak didukung untuk mewujudkan kemandirian pangan seperti penyediaan tanah, bibit unggul, alat pertanian dan sebagainya, maka sudah pasti pemerintah akan membeli produk pangan yang murah dan berkualitasnya pada korporasi. Hal ini tentu akan membuka kembali keran impor dan peluang investasi bagi asing menguasai negeri ini. Pemerintah memprioritaskan bisnis dan berlepas tangan dari kewajiban memenuhi kebutuhan gizi generasi. Hal yang lumrah dalam sistem kapitalis demokrasi.
Akar masalah gizi generasi hanyalah masalah cabang dari kemiskinan yang melanda negeri ini. Pemerintah seharusnya fokus pada pengentasan kemiskinan yang diakibatkan dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem inilah yang harus dimusnahkan dan diganti dengan sistem Islam. Dimana seorang kepala negara (khalifah) dalam sistem Islam bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyatnya. Harga kebutuhan pokok yang terjangkau, distribusi ekonomi yang merata, lapangan pekerjaan yang luas, kesehatan, pendidikan, serta kemanan yang dijamin negara, sumber daya alam milik umum yang dikelola sesuai syariat akan mewujudkan generasi tak hanya berkualitas namun juga bermartabat.
