Berkurangnya Bansos di Tengah Kualitas Hidup yang Keropos
Berkurangnya Bansos di Tengah Kualitas Hidup yang Keropos
Oleh : Yuke Octavianty
(Forum Literasi Muslimah Bogor)
LenSaMediaNews.com – Bantuan sosial alias bansos terus dipangkas. Alasannya demi menjaga kestabilan keuangan dalam negeri yang terus goyah. Di tengah kehidupan yang makin tidak bersahabat, hidup rakyat makin sekarat.
Siapa yang Salah?
Pemerintah melakukan pemangkasan bansos yang biasanya disalurkan kepada masyarakat. Dilansir dari CNNIndonesia.com, 30/10/2023, pemerintah mengurangi 690 ribu keluarga penerima bansos beras 10 kg per bulan. Yang awalnya 21,35 juta menjadi 20,66 juta. Pemangkasan dilakukan Bapanas (Badan Pangan Nasional), berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengungkapkan bahwa evaluasi yang dilakukan menunjukkan perlu adanya perbaikan dan penguatan. Yaitu dari pemutakhiran data penerima bansos, kualitas bansos, serta mekanisme penggantian (ekonomi.bisnis.com, 29/10/2023). Rachmi juga memaparkan, pengurangan data penerima berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial yang mencatat adanya perubahan data karena penerima meninggal dunia, pindah lokasi tempat tinggal, dan perubahan status ekonomi menjadi terkategori mampu.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa bantuan beras akan lanjut 2024, jika APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) mencukupi (CNNIndonesia.com, 26/10/2023).
Beberapa alasan yang cukup membuat heran masyarakat secara umum. Di tengah kehidupan yang serba sulit, bantuan pun makin sempit. Alasan pindah lokasi tempat tinggal, sebetulnya hanya tinggal menyesuaikan dengan alamat baru. Bantuan masih tetap bisa digelontorkan. Alasan lainnya, status penerima bansos berubah menjadi berstatus mampu. Rasanya sangat sedikit kemungkinannya, saat ekonomi terpuruk, kesejahteraan meningkat. Apalagi saat ini mayoritas kebutuhan hidup harganya sangat mahal.
Sebetulnya masalah bansos masih terus menumpuk. Belum juga tertuntaskan hingga saat ini. Adanya tumpang tindih data ekonomi rakyat. Akibatnya, banyak bansos tidak disalurkan tepat sasaran. Tidak sedikit juga dana bansos yang disunat oleh aparat setempat. Akhirnya rakyat hanya mendapatkan sisanya yang mustahil mencukupi kebutuhan hidup. Parahnya lagi, manipulasi data begitu banyak terjadi sehingga bansos yang diharapkan mampu mendongkrak keadaan masyarakat justru hasilnya tidak sesuai harapan. Prosedur pengambilan dan pembagiannya pun dinilai tidak sesuai aturan, rusuh dan tidak jarang memakan korban.
Semua ini karena diterapkannya sistem kapitalisme sekularistik. Sistem yang tidak menjadikan rakyat sebagai prioritas pelayanan. Konsepnya menjauhkan aturan agama dari pengaturan urusan rakyat. Rakyat malah dijadikan sasaran obyek kapitalisasi oleh pihak oligarki kapitalis yang menjadikan keuntungan materi sebagai satu-satunya tujuan. Akhirnya nasib rakyat dilalaikan. Bantuan-bantuan sosial yang diberikan pun hanya berefek seperti balsam. Panas di awal dan berangsur menghilang dengan cepat. Tidak mampu meng-cover seluruh kebutuhan masyarakat. Di tengah kehidupan yang serba sulit, ekonomi rakyat makin terbelit sistem pailit.
Pengawasan dalam pembagian bansos pun sangat rentan kecurangan. Negara yang seharusnya menciptakan regulasi untuk mengoptimalkan pelayanan rakyat, sama sekali tak mampu berfungsi sebagaimana mestinya.
Selama sistem rusak diterapkan, kemiskinan dan kelaparan akan selalu hadir di tengah masyarakat.
Islam Menciptakan Kesejahteraan
Sistem Islam menetapkan bahwa negara adalah satu-satunya institusi pengatur seluruh urusan rakyat. Negara wajib menjamin terpenuhinya setiap setiap kebutuhan pokok umat.
Rasulullah SAW. bersabda,
“Imam adalah ra’in (pengurus) dan dialah yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya”
(HR. Bukhori).
Konsep ini hanya mampu disajikan dalam institusi Khilaf4h. Satu-satunya institusi yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh sehingga mampu amanah dalam pelayanannya.
Khil4fah akan memenuhi kebutuhan individu per individu. Pelayanan dari khilaf4h dijamin sebagai pelayanan yang terbaik demi terpenuhinya seluruh kebutuhan.
Konsep tata kelola yang diadopsi sistem Islam mampu menyajikan kesejahteraan dalam masyarakat. Salah satunya tentang pengaturan kepemilikan sumberdaya alam. Pribadi dan pihak swasta dilarang memiliki sumberdaya alam. Oleh karena hal itu berpotensi melahirkan kapitalisasi. Konsep inilah yang menimbulkan kesengsaraan sistemik seperti saat ini. Dalam Islam, sumber daya dikelola sepenuhnya oleh khalif4h. Pendistribusiannya pun amanah menjangkau rakyat di seluruh wilayah. Rakyat pun mampu dengan mudah menjangkau segala kebutuhannya.
Penyediaan lapangan pekerjaan yang luas dan layak pun menjadi salah satu program utama. Sistem ekonomi yang diterapkan, berbasis pada ekonomi Islam, sehingga mampu menyediakan keadaan yang menyejahterakan umat di setiap bidang kehidupan. Lansia dan rakyat yang tidak mampu bekerja, seluruh kebutuhannya ditanggung khilaf4h.
Sempurnanya pengaturan urusan rakyat dalam sistem Islam. Rakyat sejahtera dan aman sentosa.
Wallahua’lam bishowwab.
