Utang 7000 Triliun Termasuk Kecil?
Oleh: Ita Mumtaz
Lensa Media News – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Binsar Pandjaitan mengakui bahwa utang Indonesia mencapai Rp 7.000 triliun. Meskipun begitu, Luhut menegaskan bahwa utang tersebut merupakan utang produktif. Dia juga menuturkan Indonesia menjadi salah satu negara yang utangnya kecil dibandingkan negara lain. Luhut juga yakin bahwa utang tersebut dapat dibayar dengan berbagai proyek bagus (Republika.co.id, 08/08/2022).
Hingga saat ini Indonesia memang masih terjerat utang luar negeri, bahkan jumlahnya semakin meningkat setiap tahun akibat dihantam krisis ekonomi di masa pandemi dalam 2 tahun ini. Tidak ada pandemi saja kondisi ekonomi negeri ini sudah karut marut dengan tagihan utang yang kian menggunung. Apalagi saat ini masa pemulihan pasca pandemi. Utang lama belum terbayar, masih menambah utang baru lagi.
Tapi mengapa Menteri Luhut melihat masalah besar ini seolah sepele? Bahkan mengatakan jumlah utang Indonesia kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Padahal BUMN pun banyak mengalami kerugian, proyek pembangunan hasil dari utang luar negeri juga tergadai. Sedangkan bunga utang terus bertambah. Entah bagaimana cara negara menutup utang-utang yang bunganya saja tak mampu dibayar.
Inilah bukti bahwa negara ini tidak mampu mengatur perekonomian negara dan mnyejehterakan rakyatnya. Padahal Indonesia adalah negeri kaya dengan limpahan sumber daya alam. Jika mau menghitung-hitung, sungguh hasil kekayaan alam negara zamrud katulistiwa ini pasti bisa digunakan melunasi utang dan menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti memang ada yang salah dengan pengelolaan negeri ini. Rakyat jauh dari kata sejahtera, bahkan Dalam kondisi kemiskinan yang luar biasa. Sedangkan pejabat negara hidup bergelimang harta, menikmati gaji fantastis dan fasilitas luar biasa dari negara.
Mereka tidak bekerja melayani rakyat, tapi justru memuliakan para cukong, asing dan aseng yang merampok sumber daya alam. Sungguh kebodohan luar biasa telah dipertontonkan oleh penguasa negeri ini.
Sistem ekonomi kapitalis liberal yang diadopsi negeri muslim ini memang perusak tatanan negara. Sumber pendapatan negaranya dari pajak dan utang. Sedangkan utang luar negeri adalah jebakan maut yang akan menyeret negara pengutang masuk ke lubang kebangkrutan. Jika sudah bangkrut maka negara pemberi utang dengan seenaknya bisa mencaplok dari berbagai sisi.
Sehingga mereka semakin kuat menancapkan kuku-kuku jahatnya. Apa saja akan diserahkan demi sang tuan pemberi utang, termasuk kedaulatan bangsa dan kehormatan rakyatnya. Sudahlah rakyat hidup dalam kesempitan, ditambah beban pajak yang semakin memberatkan. Demikianlah jika rakyat dijadikan tumbal negara. Selamanya kehidupan rakyat akan terasa sempit jika masih tetap menjadikan sistem ekonomi kapitalisme sebagai pijakan dalam mengatur negara.
Kembali kepada Islam
Dalam sistem Islam, utang bukanlah solusi permasalahan ekonomi bangsa. Bahkan negara mempunyai mekanisme menjadikan sebuah negara terbebas dari utang. Sebab utang akan menambah deretan masalah baru. Apalagi utang dalam suasana kapitalisme saat ini semuanya berbasis riba yang diharaman Allah Swt, Sang Pencipta manusia dan kehidupan ini.
Jika keuangan negara dalam kondisi defisit, maka para aghniya akan diminta bantuan oleh negara untuk menutup kekurangan. Tentu saja umat akan terdorong untuk meringankan beban negara dengan motivasi keimanan. Sebab dalam negara Islam, pemimpin akan senantiasa menciptakan suasana keimanan yang kondusif.
Sumber pemasukan negara pun besar sekali sehingga tidak akan banyak mengalami kekurangan. Selain dari kekayaan hasil sumber daya alam yang melimpah, Baitul Mal negara juga mendapatkan pemasukan dari harta kharaj, fa’I jizyah serta zakat. Luar biasa memang mekanisme pengelolaan ekonomi warisan Rasulullah Saw. Siapa umat beliau yang tidak merindukannya? Wallahu a’lam bish-shawwab.
[ak/LM]
