Pemilu 2024 Jadi Kontroversi?
Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan isu penundaan dan tingginya anggaran pemilu 2024. Tak tanggung- tanggung anggaran tersebut sebanyak 76 trilliun meski sudah mengalami pemotongan dari anggaran sebelumnya mencapai 86 Trilliun (Katadata.co.id, 13/04/2022).
Dana sebanyak itu akan dialokasikan kepada hal-hal yang bersifat elektoral.
” Kami mintakan didukung oleh pemerintah di luar anggaran aspek elektoral kepemiluan. Jadi KPU fokus pada anggaran yang berkaitan dengan elektoral saja sehingga, dengan begitu, review-nya lebih jelas,” ucap Hasyim Asy’ari memungkasi (Liputan6.com ,13/04/22).
Kenyataan tingginya anggaran dana Pemilu 2024 sangat memprihatinkan. Pasalnya, APBN mencatat Defisit Rp 5,8 Triliun pada Kuartal I 2022 yang disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Hadiyanto dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2022(12/04/2022).
Padahal, diketahui bahwa pendapatan negara sudah membaik karena mencapai Rp 484,83 triliun atau 26,2% dari target tahun ini, tumbuh 30% dibandingkan kuartal I 2021. Namun, defisit dana APBN disebabkan karena belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil pasca covid-19, mengeluarkan anggaran sebanyak itu dalam menyusun pesta demokrasi 2024 adalah keputusan pemerintah yang arogan. Seharusnya anggaran tersebut digunakan dalam membantu masyarakat agar bangkit dari terpuruknya kemiskinan. Namun, demokrasi selalu bermuara pada jajaran elit yang berkuasa. Sehingga wajar pada setiap pemilu membutuhkan aggaran yang tidak sedikit.
Padahal, apa yang bisa diharapkan pada hasil pemilu kecuali kerugian anggaran dan tenaga. Karena lagi-lagi pemimpin yang duduk sebagai pilihan terbaik adalah pemimpin yang tidak amanah. Mengkhianati janji-janji yang telah ia lontarkan untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera.
Tentu berbeda halnya dengan pemilihan pemimpin dalam Islam, tidak dilakukan berhari-hari dengan biaya fantastis tapi secepatnya. Serta mengangkat calon pemimpin yang takut kepada Allah dan Rasulnya agar menerapkan semua peraturan Islam di semua aspek kehidupan, bukan materi ataupun jabatan semata. Karena itu solusinya hanya Islam agar pemilu selanjutnya bukan soal anggaran tapi kesejahteraan rakyat.
Wallahu a’lam bishwab
Kasma Asmara,
(Komunitas Lingkar Pena Ideologis Maros)
[hw/LM]
