Pemimpin Pengurus Rakyat
Oleh : Nurjannah Sitanggang
LenSaMediaNews.Com, Opini–Presiden Prabowo Subianto diketahui memanggil tidak kurang dari 11 orang konglomerat mulai dari Bos Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma (Aguan) hingga pemilik Barito Pacific yakni Prajogo Pangestu di Istana Kepresidenan. Mereka merupakan top 1 persen atau orang-orang yang masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia.
Sehari setelah pertemuan dengan konglomerat RI tersebut, Presiden Prabowo juga ternyata melakukan diskusi dengan miliarder dan investor asal Amerika Serikat (AS) Raymond Thomas Dalio.
Menanggapi hal itu, Ekonom yang merupakan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda beranggapan aksi Prabowo memanggil konglomerat ke istana itu sebagai upaya penggalangan dana untuk mendukung program prioritas pemerintahan saat ini (Kontan, 09-03-2024).
Konsekuensi Logis Penerapan Kapitalisme
Bisa dipastikan bahwa pemerintah mengundang para konglomerat tidak lain untuk menggalang investasi pada berbagai proyek strategis negara. Hal ini memang konsekuensi negara korporatokrasi dimana sistem ekonomi dan sistem politik di negeri ini memang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar.
Ini sebenarnya sama saja dengan menggadaikan urusan rakyat kepada para pebisnis. Padahal telah terbukti selama ini para Taipan ini telah menciptakan kerusakan lingkungan dan menyengsarakan rakyat dengan aktivitas perusahaannya. Selama untung rugi menjadi motif dalam mengurusi kebutuhan rakyat maka kerusakan dan kesengsaraan adalah konsekuensinya.
Bukankah negeri ini telah dirusak alamnya oleh para pebisnis, sehingga banjir, bencana berulang, dan kerusakan lingkungan terus terjadi? Bukankah kekayaan alam negeri ini telah dimonopoli oleh para pebisnis, hingga rakyat tidak mendapatkan meskipun sekadar tetesan?
Benar bahwa selama sistem sekular Kapitalis diterapkan di negeri ini maka yang terlahir adalah pemimpin-pemimpin yang selalu menggandeng pebisnis dalam hajat hidup rakyat. Sebab undang-undang yang dibuat juga memang untuk memuluskan para pengusaha, sebut saja undang-undang Omnibus Law yang menjadi jalan tol bagi para pengusaha untuk memudahkan investasi baik dalam urusan ketenagakerjaan maupun pembebasan lahan.
Saat Pengusaha Mengurusi Hajat Rakyat
Sistem Kapitalisme memang menjadikan negara mandul dalam mengurusi umat. Sebab negara ditempatkan hanya sebagai regulator alias pembuat aturan berupa undang-undang. Sementara yang terjun langsung memenuhi kebutuhan rakyat adalah para pebisnis tentunya dengan motif untung rugi.
Pada akhirnya hajat rakyat jadi lahan bisnis yang semakin menambah kekayaan para pengusaha. Skema ini juga membuat rakyat tetap miskin dan semakin miskin karena tidak memiliki kesempatan ekonomi yang sama dengan mereka. Jurang yang sangat dalam antara orang kaya dan miskin pun semakin menganga lebar.
Hakikat Sistem Kapitalisme
Dalam kitabnya” Nidzamul Islam” karangan Imam Taqiyuddin an-Nabhani menuliskan: Sekalipun demokrasi berasal dari ideologi atau mabda sekularisme, akan tetapi kurang menonjol dibandingkan dengan sistem ekonominya. Buktinya sistem kapitalisme di Barat ternyata sangat mempengaruhi elit pemerintahan sehingga mereka tunduk kepada para kapitalis (pemilik modal).
Ini menunjukkan bahwa negara yang menganut sistem Demokrasi pasti didominasi oleh para pengusaha baik kebijakannya maupun ekonominya. Pada akhirnya berbagai kebijakan dan produk undang-undang tidak lain tunduk dan untuk melayani bisnisnya para Kapitalis. Jika begitu sampai kapan pun kesejahteraan tidak akan bisa diraih dengan sistem Kapitalisme Demokrasi.
Pemimpin di Dalam Islam
Islam menjadikan mengurusi rakyat menjadi tugas pemimpin dan pengurusan ini berbasis Baitulmal dengan sumber pemasukan yang sudah jelas. Islam tidak mengenal pajak sebagaimana yang dikenal saat ini, dimana pajak bersifat tetap dan berlaku atas berbagai objek pajak.
Dalam Islam negera tidak boleh menyerahkan urusan umat kepada swasta. Khalifah lah yang akan mengurusi urusan umat, Rasulullah Saw bersabda, “Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, Imam yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari).
Hendaknya para pemimpin takut akan ancaman Allah atas ketidakseriusannya mengurusi rakyat apalagi jika justru menyerahkan urusan kepada swasta. Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah seorang pemimpin mengurusi urusan kaum muslim, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mengurusi mereka dan tidak menasihati mereka, kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka.” (HR Muslim). Wallahua’lam bissawab. [LM/ry].
