Retret ala Wamil, Hanya Pemborosan Uang Rakyat
Oleh: Desi Kurniasih
Apoteker
LenSaMediaNews.Com, Opini–Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan mengadakan retret untuk seluruh kepala daerah yang terpilih dan dilantik menjadi sorotan media asing. Media asal Prancis, AFP, dalam artikelnya yang berjudul Glamping Retreat for Indonesia Leaders Sparks Criticism as Cuts Bite (CNBC, 19-2-2025).
AFP mengamati reaksi publik yang kontra dengan kebijakan ini. Pasalnya, acara ini memakan biaya Rp13,2 miliar dan dilakukan saat Indonesia sedang melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306,7 triliun.
Peneliti dari Next Policy, Shofie Azzahrah mengatakan bahwa urgensi retret kepala daerah perlu dipertimbangkan secara cermat, terutama terkait konteks waktu pelaksanaan dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Shofie, momentum retret kepala daerah kurang pas karena digelar menjelang Ramadan. Ini adalah masa yang sangat krusial bagi pemda karena ia dihadapkan pada tantangan kesiapan stok pangan, pengendalian inflasi daerah, serta antisipasi lonjakan arus mudik.
Tantangan-tantangan itu seharusnya mendapat perhatian lebih dari kepala daerah. Demikian pula Analis sosiopolitik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Musfi Romdoni, mengatakan bahwa kegiatan retret kepala daerah itu sebenarnya tidak ada urgensinya. Ia justru menjadi paradoks dari pernyataan yang pernah dilontarkan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden sebelumnya mengatakan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengurangi kegiatan seremonial. Namun, dia sendiri malah mengadakan retret yang outputnya tidak jelas. Oleh karenanya, ketimbang membuat retret kepala daerah, Prabowo lebih baik membuat rapat-rapat terbatas dengan kepala daerah terkait.
Pasalnya, ada beberapa masalah ekonomi yang jauh lebih urgen saat ini, seperti harga-harga sembako yang berpotensi naik menjelang momen puasa, arus mudik, dan berkurangnya perputaran ekonomi akibat efisiensi anggaran.
Jika kita lihat retret ala wamil ini memang tidak efektif dan paradoks dengan efisiensi anggaran yang digembar-gemborkan selama ini. Menjadi ironis ketika kehidupan rakyat makin susah karena efisiensi anggaran.
Malah muncul retret dengan fasilitas mewah dengan anggaran akomodasi, konsumsi, dan seragam tiap kepala daerah 2.750.000 per hari, belum biaya lain-lain. Sudah seharusnya sebagai pejabat mempunyai empati pada rakyat yang hidup susah agar muncul tanggung jawab yang mengutamakan kepentingan rakyat.
Islam jelas menetapkan penguasa sebagai raa’in atau pengurus rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Dengan landasan keimanan, penguasa tidak mungkin berani zalim menghamburkan uang rakyat tanpa adanya kepentingan untuk rakyat.
Mereka akan sangat berhati-hati agar tidak sampai berlaku zalim dan tidak adil pada rakyatnya karena mereka tahu posisinya hanyalah pelaksana aturan syariat, bukan membuat aturan atas dasar akal manusia.
Tidak cukup penguasa yang salih saja yang dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan juga sistem Islam yang sahih yaitu menerapkan aturan yang seadil-adilnya karena berasal dari Sang Maha Adil.
Islam juga memiliki sistem pendidikan yang mampu menghasilkan generasi pemimpin yang siap mengemban amanah kepemimpinan. Pemilihan calon pemimpin dalam Islam pun sangat selektif, tidak seperti sistem hari ini, siapa yang punya cuan banyak, maka makin besar pula peluang terpilihnya menjadi pemimpin.
Bahkan pada masa Rasulullah, sekelas sahabat Abu Dzar al-Ghifari, seorang yg pemberani dan selalu setia dan taat pada Rasulullah pun masih dinilai belum layak menjadi pemimpin, karena beratnya amanah menjadi seorang pemimpin.
Dengan demikian, dalam Islam akan terpilih pemimpin yang tidak hanya salih, tetapi juga mempunyai kapasitas yang layak menjadi pemimpin.
Ketika pun dibutuhkan pembekalan bagi seorang pemimpin maka akan diadakan seefektif dan seefisien mungkin dan fokus pada konten pembekalan, bukan pada seremonial dan kemewahan yang menghamburkan uang rakyat. Wallahualam bissawab. [LM/ry].
