Danantara, Nasib Rakyat Semakin Sengsara?
Oleh: Novriyani, M.Pd.
(Praktisi Pendidikan)
Lensa Media News – Belakangan ini, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi perbincangan publik sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara ini sendiri merupakan kekuatan ekonomi, dana investasi yang menjadi kekuatan masa depan Indonesia. Selain itu, Danantara juga akan menjadi super holding (perusahaan induk) dari berbagai BUMN Indonesia.
Sementara, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sendiri adalah lembaga pengelola sovereign wealth fund (dana kekayaan negara atau dana investasi negara) atau SWF. Indonesia sebelumnya sudah memiliki SWF, yaitu Indonesia Investment Authority atau INA.
Namun, tidak sedikit publik yang kemudian ragu dan khawatir akan masa depan Danantara. Kehadiran Danantara membuat banyak kalangan publik khawatir karena kabar bahwa lembaga tersebut tidak dapat diaudit oleh penegak hukum BPK dan KPK. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden, Prabowo Subianto terkait kebenaran kabar bahwa Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara tidak bisa diaudit oleh penegak hukum, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Tempo.co, 25/2/2025)
Pernyataan lain disampaikan oleh Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Almansyah yang menyatakan bahwa pembentukan Danantara beresiko melemahkan kewenangan penegak hukum seperti BPK dan KPK akan menyebabkan pengawasan keuangan BUMN semakin tidak transparan. Tidak adanya keterlibatan penegak hukum juga akan memberikan peluang masifnya korupsi dalam pengelolaan Danantara.
Ketidakyakinan publik juga muncul dengan membandingkan proyek 1MDB (1Malaysia Development Berhad) yang lahir pada tahun 2009. Pendirian badan investasi Malaysia ini juga akhirnya menciptakan celah korupsi besar di tahun itu.
Proyek 1MBD (Malaysia Development Berhad) dianggap serupa dengan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), lembaga yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto. 1MBD dibentuk dengan tujuan mendorong pembangunan ekonomi Malaysia melalui investasi strategis di berbagai sektor, termasuk energi, property, dan infrastruktur (CNN Indonesia, 26/2/2025). Apakah nasib Indonesia juga akan sama dengan 1MBD karena adanya Danantara ini?
Investasi Danantara menjadi peluang bagi penguasa dan investor asing untuk meraup keuntungan luar biasa dari pengelolaan sumber daya alam (SDA). Sementara, lahan rakyat dirampas dan merasakan kesulitan ekonomi. Kemiskinan yang dialami juga imbas dari masuknya investasi di semua sektor. Berbagai bidang penting yang menguasai hajat hidup publik seperti perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum, pariwisata, dan sektor lainnya yang dapat dimasuki investasi asing.
Sejatinya, investasi adalah alat penjajahan untuk menjerat suatu negara dan menjadi ancaman besar untuk kedaulatan negara. Adanya investasi dengan asing akan menjadikan negara kehilangan kendali atas sumber daya alam yang dimiliki karena diambil alih oleh investor. Paket investasi akan terus terjadi selama negara ini menerapkan sistem kapitalisme. Sistem yang mengorientasikan pada kebebasan pengelolaan sumber daya alam kepada asing dan melegalkan liberalisasi dalam segala bidang.
Kesengsaraan yang dialami rakyat hari ini adalah bukti rusaknya sistem kapitalisme yang diadopsi negeri ini. Kapitalisme adalah alat penjajah ekonomi. Alat yang digunakan negara kapitalis, yakni investasi dan utang. Maka wajar jika sistem ini mengelola perekonomian hanya untuk memenuhi keuntungan dan kantong bagi penguasa dan pihak oligarki (pemilik modal). Inilah orientasi dari sistem kapitalisme, keuntungan dan materi. Standar kebahagian hanya diukur dari perolehan materi sebanyak-banyaknya.
Berbeda halnya dalam paradigma Islam. Mekanisme negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat hanya dapat diperoleh dalam sistem Islam. Negara akan menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Pengelolaan SDA secara mandiri akan potensial menyerap banyak tenaga kerja karena eksplorasi SDA membutuhkan banyak SDM. Negara pun akan memiliki aturan ketat terhadap penggunaan tenaga kerja asing, dengan lebih memprioritaskan SDM lokal. Dengan begitu, jaminan ketersediaan lapangan kerja terbuka lebar.
Pengelolaan pembangunan ekonomi yang dilakukan sesuai syariat akan mampu mensejahterakan umat. Sementara investasi ala kapitalisme tidak akan pernah mampu mensejahterakan umat. Oleh karena itu, butuh perjuangan untuk menerapkan syariat Islam secara totalitas. Dengan demikian, sistem Islam akan tegak dalam naungan daulah Islamiyah yang mampu menjamin kehidupan umat lebih baik dan sejahtera.
Wallahu’alam
[LM/nr]
