Iming-iming Penguasa, Jebakan Baru Kapitalisme
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Lensa Media News-Lowongan pekerjaan baru diumumkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan ada 600 ribu formasi untuk rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Sebanyak 200 ribu di antaranya akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kebutuhan 600 ribu ini formasi untuk pemerintahan pusat berdasarkan perhitungan jumlah ASN yang pensiun sejak lima tahun lalu dan lima tahun yang akan datang. Dan 200 ribunya akan langsung mengisi formulir pendaftaran untuk penempatan ke IKN (republika.co.id, 17/4/2024).
Perekrutan ASN untuk 600 ribu formasi itu bakal diperuntukkan bagi anak-anak muda yang baru lulus pendidikan. Persyaratannya pun sangat ketat karena Kemen PANRB membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian multitasking.
Proses pemindahan ASN ke IKN masih menyesuaikan ketersediaan hunian dan infrastruktur yang ada di IKN. Pada tahap awal, akan ada sekitar 11 ribu ASN untuk sektor pusat yang dipindahkan ke IKN Juli-September, khusus untuk formasi 2024.
Azwar bahkan menyangkal isu banyaknya ASN yang tidak ingin dipindahkan ke IKN, sebab faktanya malah banyak ASN yang justru ingin dipindahkan ke IKN walaupun tak masuk ke dalam formasi. Informasi lowongan ini mengingatkan penulis tentang fenomena artis barat yang rela membayar tiket berwisata ke bulan meski harganya fantastis. Bedanya, teknologi bisa diupayakan, sedangkan sistem jika sudah cacat sejak lahir mana bisa diharapkan?
Bahkan mereka sudah menyiapkan investasi terbaik, terkait kelanjutan penelitian tentang kehidupan baru di bulan dan planet-planet lain, meninggalkan hiruk pikuk bumi yang menua. Semakin ke sini beritanya tidak lagi viral, entah kurang promosi atau memang masih butuh waktu lebih lama agar penelitian mereka layak di nikmati.
Ketidakadilan Penguasa Dalam Sistem Kapitalisme
Boleh dikata, kali kesekian pemerintah menyakiti hati rakyat, mengapa hanya ASN yang seolah mendapatkan perhatian khusus dan haruskah di IKN? IKN dibangun dengan uang rakyat melalui APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi sementara anggaran pembangunan IKN tahun anggaran 2023 mencapai Rp26,7 triliun atau setara 97,6% dari pagu anggaran.
Namun hanya ASN yang mendapatkan kepastian hunian berikut lapangan kerja. Bagaimana dengan sisa rakyat jika dikurangi 11 ribu yang positif dipindahkan ke IKN (Kompas, 17/4/2024).
IKN juga dibangun dengan dana dari para investor yang makin mengukuhkan hilangnya kedaulatan negeri ini. Sekaligus makin mengukuhkan rakyat mana kelak yang bisa tinggal di IKN. Jelas bukan rakyat Indonesia yang kesulitan mengakses kebutuhan pokok, perumahan, kesehatan, pendidikan hingga keamanan. Ini adalah rakyat yang mampu memberi “keuntungan” karena investasi mereka dan bukan beban negara sebagaimana yang sering diucapkan lisan para petinggi negeri ini.
Islam Penuhi Kesejahteraan Individu Rakyat
Dalam pandangan Islam mubah hukumnya memindahkan ibukota atau membangun yang baru, namun keputusan itu harus berangkat dari mindset pemimpin sebagai pengurus rakyat, artinya harus melihat kepentingan siapa yang didahulukan.
Tentu kebutuhan rakyat harus terpenuhi dulu, terlebih jika penundaan pembangunan ibukota baru tidak menyebabkan dharar ( bahaya). Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Pemimpin itu adalah perisai dalam memerangi musuh rakyatnya dan melindungi mereka. Jika pemimpin itu mengajak rakyatnya kepada ketakwaan kepada Allah dan bersikap adil, pemimpin itu bermanfaat bagi rakyat, tetapi jika dia memerintahkan selain itu, pemimpin tsb merupakan musibah bagi rakyatnya.”(HR. Muslim).
Jika pun pembangunan ibukota baru mendesak, Islam mengharamkan pembiayaannya mengunakan dana investasi asing. Hal ini sangat berbahaya, sebab kafir tak pernah bisa hanya berbisnis dengan yang lain tanpa kemudian menawarkan perjanjian yang merugikan kaum muslim, yang terburuk adalah penjajahan kehendak dan pelarangan pengaturan yang mandiri untuk negara yang mereka ajak kerjasama.
Sudah semestinya negara menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya dan bukan hanya ASN, untuk itulah Baitulmal berfungsi, sebagai kas negara yang mendapat masukan dari pos-pos yang ditetapkan syariat, seperti harta kepemilikan umum ( barang tambang, kekayaan alam dan sebagainya), harta kepemilikan negara ( fa’i,jizyah, kharaj, khumus dan lainnya) dan zakat yang telah ditetapkan syariat.
Dengan mekanisme ini, sejahtera bukan impian dan pasti merata. Keadaan ini hanya bisa terwujud jika ada upaya mencabut kapitalisme dan menggantinya dengan syariat. Wallahualam bissawab. [LM/ry].
