Harga Beras Melonjak Naik, Rakyat Kian Tercekik
Oleh: Yulia, Kebumen
LenSa MediaNews__Hampir setahun ini harga beras terus melonjak. Data dari panel harga BPN hingga 15 Februari 2024 rata-rata Rp.15.900/kg hingga termahal di Provinsi Papua pegunungan sebesar Rp 25.220/kg. Mahalnya harga beras tentu membuat rakyat semakin susah di tengah terpuruknya perekonomian.
Mantan sekretaris kementerian BUMN Said Didu, menanggapi tingginya harga beras dan kebutuhan pokok lain yang menyulitkan masyarakat dikarenakan adanya bansos politik. (27-2)
Berbagai program sudah dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi kisruh seputar harga beras. Operasi pasar, mendistribusikan beras SPHP, penetapan harga, hingga bantuan sosial berupa beras 10 kg/ keluarga. Kenaikan harga beras, ternyata tidak menciptakan kesejahteraan bagi petani, malah sebaliknya.
Terlebih ketika stok beras berkurang, pemerintah di tahun Januari 2024 ini telah mengimpor beras sebesar USD 279,2Juta, tentu hal ini semakin menambah kesengsaraan petani, di kala nanti panen raya yang seharusnya momentum petani mendapatkan keuntungan malah buntung akibat pemerintah malah mengimpor beras yang menjadikan harga saing beras lokal kalah unggul ketimbang beras impor.
Tentu dalam hal ini yang diuntungkan adalah para importir juga para mafia kartel dagang. Begitulah cara pandang negara ala kapitalisme dalam mengurus rakyatnya. Solusi yang diberikan sekedar mengontrol harga bahan pokok di tengah-tengah pasar pun belum mencapai solusi solutif.
Hal ini dikarenakan negara hanya sebagai fasilisator dan regulator, mementingkan para pengusaha dan oligarki untuk meraih keuntungan materi. Harga mahal dan kelangkaan barang akan terus terulang selama sistem kapitalisme demokrasi diadopsi negeri ini.
Berbeda dengan Islam yang memiliki paradigma yang berbeda dalam mengatur pangan, sehingga mampu mewujudkan pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat termasuk di dalamnya jaminan stabilitas harga.
Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda :
“Khilafah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim).
Politik pangan Islam bertujuan untuk menstabilkan harga, untuk itu Khilafah wajib hadir dari mulai produksi, distribusi hingga konsumsi. Islam akan memberantas para kartel mafia beras yang memanfaatkan situasi, melarang penimbunan apalagi penyuapan yang dilakukan oleh pemimpin/pejabat kepada rakyat berupa beras, dll dalam pemilihan pemimpin atau pejabat.
Dan dalam sistem Islam pula memudahkan proses peralihan kekuasaan hanya tiga hari untuk mengangkat pemimpin negara tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal sebagaimana sistem demokrasi. Tidak butuh mekanisme yang lama, memimpin berdasarkan ketakwaan sehingga keadilan, kesejahteraan, ketenangan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Wallahualam.
