Mega Proyek IKN, Proyek Mercusuar yang Makin Liar
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
Lensa Media News—Proyek IKN (Ibukota Negara) masih menjadi sorotan. Begitu banyak kebijakan tentang IKN yang mengundang perhatian. Salah satunya masalah pendanaan pembangunan IKN yang masih semrawut.
Mega Proyek IKN, Proyek Mercusuar Penuh Daya Tawar
Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan lemahnya serapan investasi asing pada mega proyek IKN di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, karena masifnya investor domestik yang lebih cepat mengambil peluang (katadata.com, 17/11/2023). Investor domestik mengincar berbagai pembangunan infrastruktur IKN.
Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, menyatakan terdapat beberapa alasan investor dalam negeri lebih cepat masuk dan menetapkan keputusan untuk berinvestasi di IKN. Para investor dalam negeri lebih memahami keadaan serta mampu menghitung resiko dan keuntungan, serta proses bisnis yang akan dijalankan di IKN. Minat investor domestik pun kian tinggi. Wajar adanya, saat IKN dipelopori oleh para investor dalam negeri. Demikian lanjut Agung.
Pada saat yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan belum ada investor luar negeri yang menanamkan modalnya di proyek IKN. Jokowi pun meyakinkan bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, investor luar negeri pun akan masuk dalam mega proyek IKN (katadata.com, 17/11/2023). Jokowi pun yakin, mega proyek IKN mampu menjadi magnet bagi para investor asing. Proyeksi pemanfaatan 80% transportasi publik dengan basis energi hijau dan konsep pembangunan ibu kota baru berbasis hutan dan alam dengan 70% area hijau. IKN mampu membuka kesempatan menjanjikan dari berbagai sektor infrastruktur, teknologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan, dan perumahan.
Menilik dari awal pembangunan IKN, setiap kebijakan yang ditetapkan bagai proyek mercusuar yang sangat mengandalkan perhatian dunia. Berbagai infrastruktur dibangun berpondasikan pada tujuan yang memaksakan kehendak. Tanpa ada urgenitas sedikitpun. Mega proyek IKN tak ubahnya sebagai proyek mercusuar yang ingin mendapatkan prestise di mata dunia. Pembangunannya hanya ditujukan agar negara ini sebagai negara maju yang mampu demi pencitraan sesaat. Padahal di balik semua itu, rakyat makin terpuruk dan menderita.
Pembangunan IKN yang nihil kemandirian menjadikannya sebagai proyek yang wajib dilariskan. Dijajakan kepada para investor asing dengan berbagai daya tawar yang menggiurkan. Konsep Indonesia for Sale menjadi konsep utama. Tentu saja, jalan ini menyengsarakan masa depan kedaulatan bangsa. Anggaran negara yang terus defisit menciptakan peluang utang yang makin menjerat. Apalagi ditambah biaya fantastis yang sangat dibutuhkan untuk membangun ibukota dengan konsep smart dan modern.
Sementara di sisi lain, keadaan rakyat jauh dari kata layak. Kemiskinan dan kompleksnya masalah kehidupan belum juga mampu tersolusikan. Ibarat membangun rumah mewah di tengah kelaparan dan keterpurukan penghuninya. Memprihatinkan.
Semua ini terjadi karena diterapkannya konsep kapitalisme sekuleristik. Konsep yang hanya mengutamakan keuntungan materi para kapitalis oligarki. Konsep ini pun diperparah dengan sifatnya yang sekuleristik. Yakni sistem yang menjauhkan segala bentuk aturan dan tata kelola kehidupan rakyat dari konsep agama. Semua kebijakan hanya disandarkan pada kepentingan korporat oligarki. Kepentingan rakyat tidak pernah menjadi prioritas utama. Pelayanan pada rakyat sangat terbatas dan hanya seadanya. Wajar saja, saat keadaan rakyat makin buruk dan terpuruk.
Islam, Sistem Amanah
Sistem Islam menetapkan bahwa setiap kebutuhan rakyat adalah hal utama. Semua kebijakan senantiasa berpijak pada kepentingan rakyat. Bukan yang lain. Dan konsep ini hanya mampu disajikan dalam institusi Khilafah. Satu-satunya institusi yang menempatkan kebutuhan rakyat sebagai prioritas. Karena setiap pemimpin yakin bahwa kepemimpinannya pasti akan dipertanggungjawabkan saat hari hisab kelak.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).
Pembangunan dalam konsep Islam selalu mengedepankan prioritas dalam hal pelayanan terhadap rakyat. Pembangunan infrastruktur atau suatu ibukota dalam konsep Islam ditetapkan pada urgenitasnya. Semua pembiayaan pun ditetapkan dari pos-pos mandiri Khilafah yang telah ditetapkan. Diantaranya, pos hasil pengelolaan SDA, ghanimah, fa’i, kharaj, dan pemasukan lainnya yang telah ditetapkan dalam konsep pemasukan Baitul Maal. Bukan disandarkan pada investasi asing atau swasta yang mengancam kedaulatan negara secara utuh.
Dengan konsep demikian, setiap pembangunan yang dilakukan selalu bermuara pada kepentingan rakyat. Alhasil, rakyat terpelihara sempurna dalam tata kelola yang amanah. Wallahu a’lam bisshowwab. [LM/ry].
