Kedaulatan Rakyat Hanya Isapan Jempol
Oleh : Zhiya Kelana, S.Kom
(Aktivis Muslimah Aceh)
Lensamedianews.com– Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada senin (25/09) lalu menyatakan bahwa rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City tetap berjalan, namun pemerintah “memberi waktu lebih” untuk sosialisasi. (bbc.com)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membantah temuan Ombudsman yang menyebut adanya potensi maladministrasi dalam proses relokasi warga Pulau Rempang. Luhut menekankan bahwa perkara tersebut selesai seiring dengan pengalaman pemerintah dalam menangani konflik lain di berbagai daerah.
“Tidak juga, kita sudah pengalaman menyelesaikan konflik di Mandalika yang sudah puluhan tahun jadi selesai, juga Bandung Kertajati. Asal pendekatan baik, kita meneruskan aturan dengan baik, tidak ada yang boleh menang sendiri,” papar Luhut, dikutip Jumat (29/9/2023). (HarianJogja.com)
Kedaulatan Untuk Siapa?
Rencana relokasi sebagian warga Pulau Rempang yang dijadwalkan pada Kamis (28/9/2023) urung dilaksanakan. Namun hal itu belum membatalkan rencana pemindahan masyarakat dari kampung-kampung tua. Yang intinya relokasi ini dipastikan akan terus berjalan meski terdapat penolakan dari semua penduduknya. Relokasi yang dijanjikan pun belum pasti, melihat mereka amat terburu-buru untuk memindahkan masyarakat setempat. Ini terlihat bagaimana arogansi pemerintah mengerahkan aparat untuk memaksa mereka keluar dari tempat tinggalnya.
Kasus ini merupakan ujian atas konsep kedaulatan rakyat yang diadopsi negeri ini. Siapa sejatinya yang berdaulat ketika rakyat justru banyak dirugikan dalam berbagai kasus sengketa tanah/kasus agraria. Seolah membuktikan bahwa konsep kedaulatan di tangan rakyat tak pernah berlaku dalam sistem ini. Karena para pelanggarnya pun pemerintah yang notabene memerintahkan rakyat untuk patuh. Padahal dulu ada janji manis akan menjadikan rakyat sebagai hal yang di utamakan. Hari ini teriakan, jeritan para kaum jelata tak lagi terdengar bagi mereka yang pura-pura tuli.
Memang tak mengherankan jika mereka lebih pro terhadap asing dan aseng demi investasi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya negeri ini tidak baik-baik saja. Demi proyek yang akan menguntungkan kalangan atas lalu menginjak kalangan bawah. Bahkan utang yang menggunung pun diberatkan kepada masyarakat, dengan mengatakan proyek ini demi masyarakat. Inilah jahatnya sistem kapitalis yang masih saja belum disadari banyak orang. Mereka akan terus menindas rakyat kecil. Inikah bentuk kemerdekaan yang dikatakan oleh mereka?
Sejatinya memang tak ada yang lebih baik dari Sistem Islam. Islam menetapkan kedaulatan di tangan syara dan umat sebagai pemiliki kekuasaan. Ini terlihat bagaimana saat Umar bin Khatab menjadi pemimpin. Dimana ada seorang yahudi mendatanginya dan melaporkan gubernurnya Amru bin Ash atas tindakannyan untuk merelokasinya dengan bayaran tinggi untuk tanahnya yang akan dibuat menjadi mesjid. Maka Umar pun memberikan sebuah tulang yang telah digaris ditengahnya dengan pedang, dan menyuruh Yahudi itu untuk memberikan kepada gubernurnya. Melihat hal itu gubernur pun gemetaran, dimana pesan itu berbunyi “tegakkanlah kebenaran, jika engkau tak mampu, maka pedang ini akan menuntutmu sebagai seorang pemimpin”.
Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab atas urusan rakyat termasuk menjaga hak-hak rakyat. Maka negara tidak akan menggusur tempat tinggal masyarakatnya jika kemudian mereka tidak ridho. Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya (pada hari kiamat nanti) seberat tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari dan Muslim). Wallahu’alam [LM/UD]
