Tindak Tegas Demi Jaga Akidah Umat
Lensa Media News-Masyarakat dibuat resah dengan ajaran kontroversial di pondok pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Panji Gumilang, pendiri pondok pesantren tersebut secara terang- terangan mensyiarkan kebolehan shaf salat laki-laki diisi oleh perempuan, kebolehan shaf yang berjarak, jamaah salat diisi oleh orang Nasrani, menggemakan salam Yahudi di masjid, mengklaim bermazhab Soekarno, dan lain sebagainya.
Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH.Athian Ali mengatakan sejak 2001 FUUI telah menyerahkan berbagai dokumen kepada Polri, TNI dan BIN yang berisi bukti-bukti penyimpangan pesantren Al Zaytun dan hubungan kuat dengan NII KW 9. Namun hingga saat ini belum ada tindakan tegas. Menurutnya, 22 tahun sudah lebih dari cukup untuk sekadar mengkaji. Maka yang harus dilakukan pemerintah adalah bukan lagi menegur melainkan harus membubarkan. Senada dengan itu, Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Barat meminta pemerintah untuk bertindak tegas karena jika penyimpangan ini dibiarkan akan sangat berbahaya (Republika.co.id. Jumat/16/06/2023).
Menilik sikap pembiaran dan lambannya pemerintah dalam menuntaskan kasus Al Zaytun serta membandingkannya dengan kasus pembubaran beberapa ormas atas tuduhan radikalisme telah memantik daya kritis masyarakat. Fakta kriminalisasi dan monsterisasi ajaran Islam, persekusi ulama, intimidasi forum kajian Islam, tudingan intoleran terhadap simbol-simbol Islam, serta gencarnya arus Islamofobia di tengah masyarakat, semua dilakukan terang-terangan. Pada saat yang sama, liberalisasi seksual dideraskan, pemikiran moderasi beragama dijejalkan, ketidakadilan hukum dibiarkan. Hal ini membuktikan sikap berat sebelah pemerintah dan kejelasan dalam memusuhi umat Islam.
Dalam Islam, negara menjadi satu-satunya support sistem dalam menjaga akidah umat. Negara berperan dalam memberikan perlindungan dan membentengi akidah rakyatnya dari segala macam penyimpangan, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap ide-ide sesat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Fatimah Nafis . [LM/IF/ry]
